Sumber :
- VIVAnews/ Muhamad Solihin
VIVAnews -
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Indra, mengaku terkejut dengan munculnya isu kudeta terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad.
Menurutnya, isu tersebut menunjukkan adanya ketidakharmonisan di internal KPK.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Menurutnya, isu tersebut menunjukkan adanya ketidakharmonisan di internal KPK.
"Kemarin kita kaget ketika ketua KPK menyampaikan ada upaya kudeta justru dibantah juga oleh komisioner lainnya dan jubir KPK," kata Indra usai diskusi di kantor Kemenkum HAM, Selasa 2 April 2013.
Indra meminta Komite Etik KPK mengusut tuntas kasus bocornya surat perintah penyidikan (Sprindik) mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Siapapun yang melanggar, katanya, harus dihukum secara tegas dan adil.
"Sprindik bocor merupakan pelanggaran hukum yang serius," kata dia.
Indra menegaskan bahwa kebocoran Sprindik memperlemah pemberantasan korupsi. Sebab, seseorang yang akan dijadikan tersangka, memiliki peluang untuk menghilangkan alat bukti dan melarikan diri.
"KUHP jelas menyatakan ini tindak pidana pembongkaran rahasia negara. Kemudian, melanggar Undang-undang keterbukaan informasi publik dan informasi-informasi ini yang dirahasiakan tidak boleh dipublikasikan," tuturnya.
Sebelumnya, Abraham menuding ada pihak-pihak yang berusaha melengserkannya dari kursi Ketua KPK dengan menunggangi kasus bocornya Sprindik atas nama Anas Urbaningrum.
"Kebocoran Sprindik adalah skenario untuk menjatuhkan dan membungkam saya dari KPK," ujar Abraham Samad, Rabu 27 Maret 2013.
Abraham mengatakan, upaya pelengserannya sebagai Ketua KPK memang tengah dipolitisir oleh sejumlah pihak. Ia menduga upaya ini dilakukan karena selama ini dirinya terlalu lantang memberantas korupsi.
"Selama ini saya sangat kencang dan lantang membongkar kasus-kasus korupsi besar," kata dia. (eh)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Kemarin kita kaget ketika ketua KPK menyampaikan ada upaya kudeta justru dibantah juga oleh komisioner lainnya dan jubir KPK," kata Indra usai diskusi di kantor Kemenkum HAM, Selasa 2 April 2013.
