NASIONAL

Jawaban Polri soal Penggunaan Dana Non-APBN Rp268,9 Miliar

BPK memberi waktu dua pekan kepada Polri untuk mengaudit dana itu.

ddd
Selasa, 2 April 2013, 07:11
Personel Polri.
Personel Polri. (ANTARA/Zabur Karuru)

VIVAnews – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mensinyalir adanya potensi kekurangan penerimaan anggaran negara yang seharusnya disetorkan oleh Polri. Analisis dan penelusuran Fitra atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Polri 2011 pun menemukan penggunaan dana non-APBN sebesar Rp268,9 miliar.

Polri tak membantah temuan Fitra itu. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigadir Jenderal Pol Boy Rafli Amar, mengatakan, tudingan Fitra soal penggunaan dana non-APBN Rp268,9 itu kini sedang ditelusuri oleh Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Mabes Polri.

Boy mengatakan, Polri memang sudah tahu soal itu, karena menerima laporan langsung dari Badan Pemeriksa Keuangan. Dana non-APBN itu, menurut Fitra, meliputi penerimaan dana pihak ketiga (DPK), dana Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), dana rumah sakit, dana siap pakai, dana Jasa Raharja, dana pengamanan objek vital, dana pelatihan satpam, dana tsunami, dan dana Catur Sakti.

“Itwasum sudah meminta kepada mereka-mereka (di internal Polri) yang ditemukan berkaitan dengan dana pengelolaan rumah sakit dan sebagainya, untuk memberikan penjelasan, dan hal itu saat ini sedang berjalan,” kata Boy. BPK memberi waktu dua pekan kepada Polri untuk melakukan audit dana yang menyebar ke seluruh daerah itu.

Boy membantah jika dana tersebut diberikan kepada pejabat tinggi Polri. Anggaran yang dijabarkan Fitra itu, dia melanjutkan, sebetulnya belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Namun, selama ini dana tersebut sudah dikelola satuan kerja Polri secara berjenjang, contohnya pelayanan rumah sakit Polri yang juga menerima masyarakat umum untuk berobat.

“Jadi, itu yang dikelola dan dimanfaatkan, tapi belum masuk kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak, karena belum diatur. Itu bisa dijadikan bahan evaluasi karena harus dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan,” kata Boy.

Sementara itu, terkait dana open house Idul Fitri Kapolri tahun 2010 yang disebut Fitra mencapai miliaran rupiah, Polri juga membantahnya. Hal itu, menurut Boy, mustahil karena setiap perayaan Idul Fitri, Kapolri selalu ada di lapangan untuk memantau situasi dan mengontrol keamanan.

“Setahu saya, Kapolri kalau Lebaran di lapangan terus, di kantor, dan tidak pernah di rumah. Saya tidak tahu dari mana info-info itu,” kata mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu. (art)



© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
soet
16/05/2013
MEMBOSANKAN SEKALIGUS MEMUAKAN,
Balas   • Laporkan
belakebenaran
02/04/2013
kepolisian itu sarangnya pemeras, penjahat, sok jagoan... sok bersih
Balas   • Laporkan
tantokw
02/04/2013
SUDAH GAK ANEH KALO BANYAK UANG RAKYAT RAIB DI KEPOLISIAN,MEMANG KANTOR POLISI SARANG MALING DAN PERAMPOK...GAK ANEH...GAK HERAN......
Balas   • Laporkan


KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Info Pemasangan Momentum:
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com
Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Kode Etik | Lowongan
Copyright © 2014 PT. VIVA Media Baru