- ANTARA/Jessica Helena Wuysang
VIVAnews - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta masyarakat menunggu hasil kerja tim investigasi TNI dalam kasus penyerangan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakart.
Dia mengakui tidak mudah mengevaluasi dan berkomentar terkait kasus tersebut tanpa mengetahui apa yang terjadi secara konprehensif.
"Ini justru harus ditunggu evaluasi dan investigasi dari pemerintah. Itu harus," katanya seusai menghadiri acara ormas sayap PDIP, Baitul Muslimin Indonesia di Pancoran, Jakarta, Jumat 29 Maret 2013.
JK mengemukakan, penyerangan terhadap empat tahanan itu terjadi karena tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap hukum lemah. Maka kemudian yang terjadi adalah hukum rimba. "Ini hukum rimba karena tidak lagi mempercayai penegak hukum tapi melaksanakan hukum sendiri," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Taufik Kiemas mengutuk keras aksi penyerangan lapas tersebut. Taufik meminta institusi TNI turun tangan dan segera mengungkap seterang-terangnya kasus tersebut.
"Saya rasa TNI harus membuka. Saya rasa baik sekali dengan ada tim independen itu," kata Taufik ditempat yang sama.
Taufik menilai TNI mengerti betul penyerangan tersebut, dan tahu bagaimana menyelesaikan masalah itu. Dia berharap TNI bersikap jujur dan transparan. Sebab, TNI adalah alat pemersatu bangsa. "TNI dan Polri harus bersama-sama menyelesaikan agar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini bisa berjalan dengan baik," katanya. (umi)
BI Catat Uang Beredar Maret 2024 Rp 8.888 Triliun, Naik 7,2 Persen
Bank Indonesia (BI) mencatat, likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Maret 2024 tumbuh lebih tinggi.
