- VIVAnews/Riefki Farandika Pratama
VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi masih menelusuri aset-aset milik tersangka kasus korupsi proyek pengadaan Simulator SIM dan Tindak Pidana Pencucian Uang Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo.
Di antara sejumlah aset yang diduga milik mantan Kepala Korlantas Polri yang masih ditelusuri penyidik adalah berupa tanah dan bangunan yang berada di Subang, Jawa Barat.
"Tim KPK sedang menelusuri aset yang ada di Subang. Ada tanah dan bangunan berupa villa di kawasan Subang. Ini sedang ditelusuri," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP di kantornya, Senin 18 Februari 2013.
Johan menegaskan, aset Djoko Susilo yang ada di Subang itu belum disita KPK. Tim KPK, lanjut Johan, masih menelusuri informasi aset milik mantan Gubernur Akademi Kepolisian di Subang.
Selain penelusuran aset Djoko di Subang, KPK juga tengah menelusuri aset berupa tanah dan bangunan di kota kelahiran Djoko Susilo di Madiun, Jawa Timur.
Jumat pekan lalu, tim KPK juga telah menyita tanah dan bangunan di perumahan Harvest Land di Jalan Raya Kuta, Bali. KPK juga menyita tanah seluas 7.000 meter di Desa Sudimara, Tabanan, Bali. Penyitaan itu terkait penyidikan kasus korupsi Simulator SIM dan TPPU proyek Simulator.
Dua lahan
Sementara itu, informasi yang dikumpulkan VIVAnews di Subang, Djoko memiliki dua lahan di sana dengan luas sekitar 60 hektare (ha). Aset ini terletak di di Kecamatan Jalancagak dan Desa Cirangkong, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, Jawa Barat.
Warga setempat, Cecep Sobari (45) mengaku tak tahu bahwa lahan dan vila yang dibangun di daerah Jalancagak tersebut milik Irjen Djoko. "Warga kaget saat 4 hari lalu, ada beberapa orang yang datang ke vila tersebut, dan langsung memasang plang bahwa tanah ini disita KPK," ujar Cecep Sobari.
Menurutnya, vila itu sendiri baru dibangun lima tahun lalu. "Karena kebetulan saya warga sini." (umi)
Kesaksian Menkeu soal Bansos di MK Dinilai Banyak yang Tak Sesuai Fakta di Lapangan
Kesaksian Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu dinilai tidak menyebutkan sejumlah fakta yang ada di lapangan.
