VIVAnews - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie, menilai bahwa masalah lumpur Sidoarjo (Lapindo) dipolitisasi, karena dia maju sebagai calon presiden 2014.
Dalam acara yang bertajuk "Rakyat Bertanya, Pemimpin Menjawab," ARB --sapaan Aburizal Bakrie-- menjawab pertanyaan para siswa se-Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bertanya, mengapa Aburizal tetap mau maju sebagai capres, padahal ada masalah Lapindo.
ARB mengatakan bahwa penyebab semburan lumpur Sidoarjo ada dua pendapat, yaitu bencana alam dan kesalahan perusahaan. "Karena itu dibawa ke hukum, sampai ke MA dan hasilnya menyatakan Lapindo tidak bersalah," kata Aburizal, di hadapan para siswa, Sabtu 16 Maret 2013.
Meski secara hukum tidak bersalah, menurut dia, Keluarga Bakrie yang hanya memiliki sebagian kecil saham Lapindo tetap bersedia membantu korban. "Sudah sekitar Rp9 triliun dana digelontorkan untuk membeli tanah dan bangunan para korban," ujarnya.
Bahkan, banyak korban tanpa surat tanah tetap mendapat bantuan. Mereka cukup diminta bersumpah dan diberi bantuan dengan harga yang sangat tinggi.
"Ada yang mengaku punya rumah, tetapi tidak punya surat, ya gimana lagi. kami sumpah pocong dan dibayar," ungkapnya.
Aburizal menjelaskan, masih ada sisa tahapan pembayaran yang harus diselesaikan. Sisa bantuan itu terlambat, karena kondisi perusahaan.
"Sisanya Rp800 miliar belum terbayar. Kami akan segera lunasi. Kami sudah membayar Rp9 triliun, jadi Rp800 miliar pasti dibayar," tegasnya.
Aburizal mengatakan, sebenarnya secara hukum dan bisnis, bisa saja Lapindo tidak mau membayar korban. Namun, Keluarga Bakrie berempati dan memilih membantu korban.
Karena itu, dia menyayangkan kasus lumpur yang selalu dipolitisasi untuk menjegalnya dalam pencapresan 2014. "Tetapi, namanya politik. Karena politik ya memang begitu, dipakai terus menyerang saya," ujarnya. (art)
Laporan: Dian Widiyanarko