Usul Angket "APBD untuk PKS" Akan Diparipurnakan DPRD Sumbar

Dari keterangan Nurnas, pimpinan DPRD Sumbar sudah menyerahkan ke Badan Musyawarah (Bamus) untuk diagendakan. "Bamus sudah agendakan rapat paripurna hak angket tanggal 13 Maret besok," katanya.

Nurnas mengaku, anggota yang mengajukan hak angket semata-mata untuk menyelesaikan masalah ini agar  masyarakat tahu kebenarannya. "Kami mengajukan hak angket untuk mengungkap masalah ini agar cepat selesai. Dan masyarakat tidak keliru soal itu. Tapi, kita lihat dulu nanti, kalau anggota tidak menyetujui hak angket di paripurna tanggal 13 mendatang, biar masyarakat yang menilai. Yang jelas, maksud kami baik, untuk mengungkap kebenaran," kata politikus Partai Demokrat itu.

Di samping itu, Nurnas menyayangkan gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi mengatakan tidak tahu bagaimana dana safari dakwah bisa masuk di APBD 2013. "Untuk itu, dengan hak angket nantinya kita bisa  memanggil gubernur dan Setda untuk dimintai keterangan."

Sebelumnya, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Setdaprov Ali Asmar mengaku tidak tahu bagaimana dana safari dakwah itu bisa masuk APBD. Irwan juga bersikeras belum menandatanginya, sementara, dalam buku Pergub nomor 2 tahun 2013 itu sudah terbubuhi tanda tangan Irwan Prayitno dan Ali Asmar, lengkap dengan stempel warna biru.