Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews
- Calon Gubernur dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rieke Diah Pitaloka menolak hasil dari Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) nanti karena dinilai banyak kecurangan. Rieke pun siap membawa persoalan tersebut ke jalur hukum yaitu Mahkamah Konstitusi (MK).
"Gusti Allah ora sare. Tinggal rakyatnya mau bergerak atau tidak," kata Rieke dalam konferensi pers di kantor PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat 1 Maret 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Bagi Mardani Ali Sera, PKS Harus Oposisi: Kita Beda dengan 02, Landasan Berpikir dan Asumsinya
"Gusti Allah ora sare. Tinggal rakyatnya mau bergerak atau tidak," kata Rieke dalam konferensi pers di kantor PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat 1 Maret 2013.
Rieke mengatakan dia bertanggung jawab kepada para konstituennya yang juga memperjuangkan perubahan. Oleh karena itu, dia menginstruksikan kepada seluruh elemen dan struktur partai untuk tidak akan menandatangani hasil rekapitulasi KPU.
"Suara kami sah tidak ada intimidasi dan uang. Pilkada Jabar bukan hanya menang kalah karena ini pertarungan ideologis," ujarnya.
Rieke melanjutkan bahwa tim hukum dan advokasi PDIP akan segera bergerak. Kemudian, seluruh pengurus dan kader yang berada di struktur partai dari DPD, DPC, PAC, ranting, dan seluruh relawan akan melakukan siara pers di berbagai daerah.
"Kalau saya teman-teman tahu. Di DPR saya terbiasa untuk terus berjuang. Perjuangan untuk hal-hal seperti ini tentu tidak akan berhenti," ucapnya.
Meski belum ada hasil resmi pemilihan, sejumlah lembaga survei mengeluarkan quick count yang memperlihatkan calon nomor urut 4 Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar menang satu putaran karena memperoleh suara di atas 30 persen. Sementara hasil penghitungan riil baru selesai dan diumumkan pada Minggu 3 Maret nanti.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Rieke mengatakan dia bertanggung jawab kepada para konstituennya yang juga memperjuangkan perubahan. Oleh karena itu, dia menginstruksikan kepada seluruh elemen dan struktur partai untuk tidak akan menandatangani hasil rekapitulasi KPU.
