SBY Ajak Aktualisasikan Pancasila Sebagai Ideologi

Presiden SBY mengomentari mundurnya Edhie Baskoro Yudhoyono
Sumber :
  • Biro Pers Istana/Abror Rizky
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di Cisarua, Bogor, Selasa, 26 Februari 2013.
Kondisi Terkini Chandrika Chika di Tahanan, Usai Jadi Tersangka Kasus Narkoba

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini dibangun di atas lahan seluas 14.282 meter persegi, dan terdiri atas tujuh bangunan utama. Pembangunannya menggunakan APBN sebesar Rp42.173.820.000.
Ada Kesan Anies Baswedan Mulai Ditinggalkan Partai Pendukungnya, Menurut Pengamat

Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam sambutannya, Presiden SBY berharap Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dapat menjadi salah satu center of excelent dunia pendidikan di Indonesia.
Bukan dari Palestina, Merry Asisten Raffi Ahmad Ungkap Asal-usul Bayi Lily di Keluarga Andara

"Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini sebagai bentuk riil edukasi, sosialisasi, riset, dan kerjasama antar negara dan lembaga lain, baik di dalam negeri atau luar negeri," kata Presiden SBY.

Presiden juga berharap dengan dibangunnya Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dapat meneguhkan semangat dan tekad komitmen bangsa Indonesia untuk memedomani dan menjalankan Pancasila serta konstitusi.

"Berkaitan Pusat Pendidikan, mari kita lakukan pendidikan Pancasila dengan semangat relevansi dan aktualiasi Pancasila sebagai ideologi yang tetap hidup dan terbuka," ujar dia.

Acara ini juga dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi, Ketua MPR Taufik Kiemas, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Panglima TNI Agus Suhartono, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri, Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Kapolri Timur Pradopo, Ketua Komisi Yudisial Eman Suparman, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman, Ketua KPU Husni Kamil Manik, Menteri Pertanian Suswono, Ketua BPK Hadi Purnomo, dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya