- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Kementerian Perumahan Rakyat mencanangkan program rehabilitasi rumah di 250 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Program ini untuk menekan jumlah masyarakat di daerah bahkan di perkotaan yang tinggal di rumah tidak layak huni.
Disampaikan Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz, setidaknya ada 7,9 juta rumah tidak layak huni di Indonesia. Anggaran sebesar Rp2,2 triliun sudah dipersiapkan untuk merealisasikan program tersebut.
"Target rumah yang akan direhabilitasi sekitar 250 ribu rumah. Akan diselesaikan secara bertahap," kata Djan Faridz, saat jumpa pers di Graha Zeni Maditziad, Jalan Kesatrian II, Jakarta, Rabu, 6 Februari 2013.
Menurutnya, sebagian masyarakat Indonesia yang tinggal di rumah tidak layak huni berada di pemukiman kumuh. Namun, program ini akan diprioritaskan untuk daerah dengan nilai indeks kemiskinan tinggi. "Sedangkan warga Indonesia yang tinggal di pemukiman kumuh luasnya mencapai 57.800 hektar. Jumlah tersebut akan terus bertambah," katanya.
Kementerian Perumahan Rakyat akan menggandeng TNI Angkatan Darat untuk melaksana program rehabilitasi. Kerjasama Kemenpera dan TNI-AD sudah ditandai dengan penandatanganan MoU.
Menurut Kepala Staf Angkatan Darat, Pramono Edhie Wibowo, dalam program rehabilitasi rumah tersebut, TNI AD melibatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bintara Zeni.
"Babinsa lebih mengenal wilayah dan dekat dengan masyarakat. Sedangkan Bintara Zeni mempunyai kemampuan teknis dan berpengalaman dalam melaksanakan rehabilitasi ruah rakyat miskin," kata Pramono Eddhie
Dengan menggandeng TNI, diharapkan pelaporan dari hasil program tersebut menjadi lebih baik. Kemenpera membutuhkan sekitar 3.750 orang Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dari personil TNI untuk disebar di 250 kabupaten dan kota serta 33 provinsi untuk menangani sekitar 250 ribu unit rumah.
Galih Loss sudah Minta Maaf soal Video 'Serigala', Polisi beri Jawaban Menohok
Meski TikToker Galih Loss minta maaf atas konten berbau penodaan agama yang dibuat, polisi menegaskan proses hukum terhadap apa yang dilakukan Galih tetap berlanjut.
