- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta agar segera menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang menjerat elite Partai Demokrat. Sebab, lamanya pengusutan kasus menyebabkan elektabilitas partai terus menurun.
Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto menyatakan KPK memiliki tanggung jawab besar untuk menyelesaikan kasus-kasus, terutama kasus yang mendapat perhatian publik. Salah satunya dugaan korupsi pada pembangunan pusat olahraga di Hambalang, Bogor. Kasus ini sudah menyeret sejumlah elite Partai Demokrat, termasuk Andi Mallarangeng, sebagai tersangka. Kasus ini pula menyebut keterlibatan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
"KPK menghargai apresiasi, tuntutan, kritik konstruktif, lebih-lebih doa dan dukungan publik. KPK harus menjalankan kewenangannya secara objektif, profesional dan berintegritas," kata Bambang, Selasa, 5 Februari 2013.
Menurutnya, jika suatu kasus sudah mempunyai dua alat bukti yang cukup, maka KPK akan segera mengumumkan tersangkanya. Meski dihadang keterbatasan sumber daya manusia.
"Kami percaya KPK dapat segera menyelesaikan kasus yang ditangani termasuk segera menyelesaikan kasus Anas," ujar Bambang.
Penuntasan kasus yang melibatkan elite Demokrat itu disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kunjungan kerja di Jeddah, Arab Saudi. Menyusul hasil survei terbaru yang menyebut Namun, dalam kesempatan itu, SBY menyatakan percaya pada KPK.
"Saya masih yakin KPK akan menjalankan tugasnya secara profesional, adil, dan tidak ada niat buruk apa pun. Saya juga yakin, pastilah KPK yang menjadi andalan kita dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, juga tidak tebang pilih," kata Presiden SBY dalam keterangan pers di Hotel Hilton Jeddah, Arab Saudi, Senin 4 Februari 2013 sore waktu setempat. (eh)