- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Anggota Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat, Nurul Arifin, meminta Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon tidak memaksakan kehendak untuk memecah provinsi Jawa Barat dengan membentuk Provinsi Cirebon.
"Persyaratan teknis dan administrasi juga rentang kendali harus dipenuhi semua," kata politikus Golkar itu. "Tidak bisa memaksakan kehendak dan meminta pengecualian, dengan mengabaikan keputusan dua bupati di wilayah Cirebon," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu kepada VIVAnews.
Nurul yang berasal dari daerah pemilihan Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta itu menyatakan, jika kehendak P3C itu diterima maka akan terjadi preseden buruk terhadap pemekaran wilayah. "Hendaknya tim pemekaran membawa amanat rakyat dan bukan hanya euforia kelompok atau individu. Jika secara kajian geopolitik dan geostrategis layak dimekarkan, maka segera saja prasyarat itu dipenuhi."
Nurul mengingatkan pula P3C mempertimbangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. "Tanpa mengabaikan kepentingan politis," kata Nurul. Nurul menganggap, dukungan politis sangat penting tetapi juga tahapan prasyarat harus dipenuhi secara utuh.
Sementara itu tokoh asal Cirebon, yang juga Cagub Jabar dari Partai Golkar Jabar Irianto Mahfudz Syidik Syafiuddin mengatakan, bahwa sangat disayangkan bila langkah Pemprov Jabar menyetujui dan merekomendasikan pembentukan Provinsi Cirebon. "Saya berharap bukan pemekaran yang terjadi, melainkan adanya solusi dalam menata pembangunan di wilayah Cirebon," kata Yance saat dihubungi terpisah, Selasa 29 Januari 2013.
Hari ini P3C mendatangi DPRD Jabar, dan Gubernur Jabar meminta pihak Pemprov segera mengirimkan rekomendasi melalui jalur politik terkait usulan pembentukan Provinsi Cirebon. Kedatangan 50 pengurus P3C tersebut, diterima di ruangan audiensi DPRD Jabar, yang langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanegara.
Ketua P3C Nana Sudiana, mengatakan kedatangan timnya untuk meminta pihak Pemprov dan DPRD Jabar merekomendasikan secara politik terkait usulan P3C atas pembentukan Provinsi Cirebon.
" Kami meminta DPRD mempunyai sikap politik yang tegas, dimana rekomendasi kami segera diserahakan ke pusat dalam hal ini DPR RI dan Mendagri. Kenapa kami ngotot, karena kami merasa kajian yang telah kami lakukan terhadap usulan pembentukan provinsi Cirebon sudah sangat tepat dan saatnya dibentuk, hal ini disikapi karena jika kami mengacu pada PP nomor 78 tahun 2007 tentang pemekaran daerah maka banyak hal-hal administratif yang terbentur," ujar Nana Sudiana.
"Untuk dua Kabupaten yakni Kuningan dan Majalengka, kami minta DPRD dan Pemprov Jabar tegas dan memfasilitasi dengan P3C agar mereka mau bergabung ke Provinsi Cirebon," ujar Nana usai audiensi bersama ketua DPRD Jabar.
Sementara itu ketua DPRD Jabar, Irfan Suryanegara, menyatakan pihak DPRD akan melakukan pertemuan bersama dua bupati yakni Kuningan dan Majalengka perihal alasan dua kabupaten ini menolak gabung ke Provinsi Cirebon. "Syarat mutlaknya harus ada minimal lima kabupaten/ kota, sehingga jika dua kabupaten ini masih belum mau bergabung harus tahu alasannya, DPRD akan memanggil dua bupati tersebut agar proses rekomendasi ke DPR RI seger masuk," kata Irfan. (ren)
Kendarai Sepeda Motor Baru, Pelajar SMA di Brebes Terlindas Truk
Rasa senang bisa memiliki sepeda motor baru untuk ke sekolah, justru berbuah petaka dialami Faizal Hadi Winata, seorang pelajar SMA Negeri 2 Brebes, Jawa Tengah.
