NASIONAL

Tak Dapat Pesangon, Eks Satpam Gugat UU Tenaga Kerja

"Setiap orang berhak bekerja dan menerima imbalan."

ddd
Senin, 28 Januari 2013, 11:55
Suasana sidang di Mahkamah Konstitusi
Suasana sidang di Mahkamah Konstitusi (VIVAnews/Fernando Randy)

VIVAnews - Undang-undang Ketenagakerjaan kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini, pemohonnya  mantan satpam yang tak mendapatkan pesangon setelah dipecat.

Marten Boiliu menggugat Pasal 96 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi: Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak.

Marten menilai pasal ini melanggar hak konstitusinya untuk memperoleh pesangon usai dipecat perusahaan tempat kerjanya.

"Saya menganggap pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena setiap orang berhak bekerja dan menerima imbalan dari pekerjaan tersebut," ujar Marten dalam persidangan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 28 Januari 2013.

Menurut Marten, pemberlakuan pasal tersebut telah menutup kemungkinan baginya mendapatkan penghidupan yang layak.

Sejak dipecat  dari perusahaannya pada 2 Juli 2009, Marten tidak menerima pembayaran apapun terkait pemutusan hubungan kerja.

"Dalam persidangan ini saya juga mengajukan sembilan bukti, salah satunya adalah berita acara pelaksanaan pekerjaan bulanan," ungkap dia. (umi)



© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
irawanhendra
01/02/2013
Pasal 1956 KUHPerdata: Perbuatan memaksa, perbuatan sewenang-wenang atau perbuatan membiarkan begitu saja, tdklah menimbulkan suatu besit yg dpt membuahkan lewat waktu. Pasal 1950 KUHPerdata: Hakim, karena jabatannya tdk boleh mempergunakan kadaluwarsa.
Balas   • Laporkan
irawanhendra
31/01/2013
Dgn uraian alasan dasar pertimbangan cukup terang, jelas dan tegas maknanya utk seharusnya semestinya dibuat pernyataan yg berkekuatan hukum bahwa pasal 30 PP RI No 8 Thn 1981 dan pasal 96 UU RI No 13 Thn 2003 tdk berlaku dan dihapuskan...
Balas   • Laporkan
irawanhendra | 31/01/2013 | Laporkan
krn tlh byk korban kadaluwarsa,kepastian hukumnya sdh diatur dlm KUHPdt,hukum uu nya tdk mengikat,khilaf/keliru/menyesatkan,sdh tdk tepat/benar/sesuai/pantas/patut/wajar lagi,bertentangan dgn pasal 27 ayat 2 UUD RI 1945 jo pasal 28D ayat 1
irawanhendra
30/01/2013
Segera secepatnya dan seharusnya semestinya dibuat pernyataan tidak berlaku dan dihapuskan karena pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah, yang menyatakan bahwa: Tuntutan upah dan segala pembayaran ya
Balas   • Laporkan
irawanhendra | 31/01/2013 | Laporkan
krn tlh byk korban kadaluwarsa,kepastian hukumnya sdh diatur dlm KUHPdt,hukum uu nya tdk mengikat,khilaf/keliru/menyesatkan,sdh tdk tepat/benar/sesuai/pantas/patut/wajar lagi,bertentangan dgn pasal 27 ayat 2 UUD RI 1945 jo pasal 28D ayat 1


KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Info Pemasangan Momentum:
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com