- ANTARA
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menegaskan bahwa dia berkomitmen untuk tidak akan mencampuri proses hukum sebuah perkara. Dia juga menyerukan kepada para pejabat di jajaran pemerintahan untuk memisahkan wilayah penegakan hukum dengan politik.
"Mari kita berikan kepercayaan kepada para penegak hukum menjalankan tugasnya tanpa ganggguan politik apapun. Jangan diganggu politik, berikan kepercayaan, berikan ruang kepada para penegak hukum,"katanya.
Sebaliknya, "penegak hukum juga jangan memasuki diskursus politik, nanti masyarakat jadi bingung," kata kata Yudhoyono dalam pidato Puncak Peringatan Hari Antikorupsi di Istana Negara, Jakarta, Senin 10 Desember 2012.
Penegak hukum harus memberikan penjelasan yang proporsional dan profesional terkait kasus hukum apa pun agar masyarakat mengerti duduk persoalannya. Yakni, penjelasan yang gamblang dan tidak mengambang, agar tidak disalahartikan maksudnya oleh publik.
"No comment itu menimbulkan tafsiran bahkan dihakimi sebelum dinyatakan bersalah," katanya.
"Please, tolong, berikan penjelasan yang gamblang, yang utuh, yang logis, sehingga rakyat bisa tahu duduk persoalannya. Lihat mereka yang tersangka, yang dipanggil, mereka punya anak istri, sahabat,"kata SBY.
SBY minta masyarakat memberi dukungan penuh kepada penegak hukum seraya memberikan pengawasan untuk memastikan hukum memenuhi rasa keadilan. "Jangan berjarak antara hukum dan keadilan."
Menteri PUPR: Pembangunan Rumah Menteri di IKN Sudah 80 Persen, Target Rampung Juli
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memastikan, sampai saat ini progres dari pembangunan rumah tapak jabatan menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah mencapai 80 persen.
