NASIONAL

Prosedur Pemakaman Jenazah di DKI Jakarta

Pemakaian peralatan perawatan jenazah biayanya Rp75.000 per jenazah.
Minggu, 9 Desember 2012
Oleh : Ririn Aprilia
Seorang anak kecil berdoa di depan makam saat berziarah di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak, Jakarta, Sabtu (30/7/2011). Foto: VIVAnews/Muhamad Solihin.

VIVAnews – Pelayanan pemakaman masih menjadi sorotan masyarakat. Warga Jakarta yang ingin memakaman sanak saudaranya namun belum mengerti tentang prosedur pemakaman umum (TPU) di Ibukota. Di bawah ini adalah beberapa prosedur pemakaman tersebut.

Prosedur pemakaman jenazah bagi ahli waris yang tidak mampu;
Ahli Waris mengisi formulir permohonan dengan melampirkan:
1. Surat Keterangan Pemeriksaan Jenazah (model A) dari Puskesmas/Rumah Sakit
2. Surat Keterangan Kematian dari kelurahan setempat
3. Surat keterangan Tidak Mampu dari kelurahan setempat atau Kartu Gakin
4. Tidak dipungut Retribusi Sewa Tanah Makam
5. Ahli Waris mendapat Surat Izin Penggunaan Tanah Makam (IPTM) yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun

Bagi jenazah terlantar yang tidak diketahui ahli warisnya, maka penemu jenazah melaporkan ke pihak kepolisian terdekat, lalu polisi menghubungi Dinas Pertamanan dan Pemakaman cq. Bidang pelayanan, Dinas Pertamanan dan Pemakaman mengangkut jenazah ke RSCM.

RSCM memeriksa jenazah dan mengeluarkan Visum et Repertum, bila jenazah tidak ada keluarga yang mengambilnya, maka RSCM menghubungi Dinas Pertamanan dan Pemakaman cq. Bidang Pelayanan untuk mengurus Pemakamannya, jenazah dimakamkan di TPU yang telah ditentukan dan semua biaya menjadi beban dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Prosedur umum pemakaman jenazah baru
1.    Ahli Waris melaporkan kepada RT, dan RW kemudian ke Puskesmas setempat untuk mendapatkan Surat Keterangan Pemeriksaan Jenazah (model A).
2.    Surat Keterangan model A dari Puskesmas dilaporkan ke kelurahan setempat untuk mendapatkan Surat Keterangan.
3.    Kalau sudah lengkap, Ahli Waris dapat memesan tempat ke TPU terdekat/yang diinginkan sesuai dengan ketentuan pemerintah.
4.    Ahli Waris dapat memilih petak makam apabila tempat yang dikehendaki masih memungkinkan.
5.    Setelah menyelesaikan administrasi, dan membayar retribusi sewa Tanah Makam ke Kas Daerah terdekat, ahli waris mendapat surat IPTM (Izin Penggunaan Tanah Makam) yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Prosedur pemakaman tumpangan
1. Ahli Waris melaporkan kepada RT, dan RW kemudian ke Puskesmas setempat untuk mendapatkan Surat Keterangan Pemeriksaan Jenazah (model A).
2. Surat Keterangan model A dari Puskesmas dilaporkan ke kelurahan setempat untuk mendapatkan Surat Keterangan Kematian.
3. Di luar keluarganya ditambah izin tertulis/Surat Pernyataan dari Ahli Waris dan atau pihak yang bertanggung  jawab terhadap jenazah yang akan ditumpangi dan melampirkan IPTM asli yang masih berlaku.
4. Setelah menyelesaikan administrasi, dan membayar retribusi sebesar 25 persen dari retribusi pemakaman, ahli waris mendapat Surat IPTM tumpangan.

Tarif retribusi pelayanan pemakaman berdasarkan Perda No.1 Tahun 2006 Pasal 111
Sewa tanah makam untuk jangka waktu 3 tahun
a. Blok AAI dikenakan biaya sebesar Rp100 ribu
b. Blok AAII dikenakan biaya sebesar Rp80 ribu
c. Blok AI dikenakan biaya sebesar Rp60 ribu
d. Blok AII dikenakan biaya sebesar Rp40 ribu
e. Blok AIII tidak dikenakan biaya

Untuk prosedur pemakaian peralatan perawatan jenazah, ahli waris mengisi Formulir Permohonan dengan melampirkan :
1.    Surat Keterangan Pemeriksaan Jenazah (model A) dari Puskesmas/Rumah Sakit.
2.    Surat Keterangan Kematian dari kelurahan setempat.
3.    Membayar Retribusi : Pemakaian Peralatan Perawatan Jenazah Rp75 ribu/Jenazah.

Untuk prosedur pemakaian kendaraan jenazah dan kelengkapannya, ahli waris mengisi formulir permohonan dengan melampirkan:
1. Surat Keterangan Pemeriksaan Jenazah (model A) dari Puskesmas / Rumah Sakit.
2. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan setempat.
3.Untuk keluar wilayah Provinsi DKI Jakarta dilengkapi : Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan, Surat Izin Mengangkut Jenazah (keluar wilayah Provinsi DKI Jakarta dari Kantor Pelayanan Pemakaman, keluar negeri dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman).

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah tersebut, diancam hukuman kurungan 3 bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp50 juta sesuai dengan Perda 3/2007, pasal 49 ayat 1.

Informasi lebih lengkap tentang prosedur pemakaman di DKI Jakarta dapat dilihat di sini  . (WEBTORIAL)

TERKAIT
TERPOPULER
File Not Found