- VIVAnews/Oscar
VIVAnews - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah resmi meluncurkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk siswa-siswa di provinsi DKI Jakarta. Program KJP ini bertujuan untuk meningkatkan akses memperoleh pendidikan, kepastian layanan pendidikan, dan kualitas hasil pendidikan.
Program KJP ini melengkapi program Pemprov DKI Jakarta sebelumnya yakni Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang diluncurkan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan yakni tanggal 10 November 2012.
Peluncuran KJP dilakukan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Joko Widodo, pada Sabtu, 1 Desember 2012 di diua tempat yakni pukul 08.00-09.00 di SMA Yappenda di Tanjung Priok, Jakarta utara, dilanjutkan 09.45-11.00 di SMA Paskalis di Kemayoran Jakarta Pusat.
Untuk tahap pertama, KJP dibagikan kepada 3.013 pelajar yang bersekolah di 111 SMA dan SMK. Rinciannya, untuk wilayah Jakarta Pusat diberikan kepada 28 sekolah swasta dengan 705 peserta didik, untuk Jakarta Utara 46 sekolah (5 negeri, 41 swasta) dengan 1.675 peserta didik.
Kemudian, untuk Jakarta Selatan ada 4 sekolah negeri dengan 71 peserta didik, Jakarta Timur diberikan kepada 31 sekolah (2 negeri, 29 swasta) dengan 285 peserta didik, dan untuk Kepulauan Seribu diberikan kepada 2 sekolah ( 1 negeri, 1 swasta) untuk 285 peserta didik. Sehingga total sekolah yang memperoleh KJP tahap awal ini adalah 111 sekolah dengan rincian 13 sekolah negeri (11,7 persen) dan 98 untuk sekolah swasta (88,3 persen).
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, menyerahkan langsung KJP tersebut secara simbolis kepada beberapa siswa. Ia mengatakan, KJP ini diberikan kepada siswa yang tidak mampu/miskin yang bersumber dari dana Rawan Putus Sekolah yang ada di masing-masing suku dinas pendidikan di 5 wilayah kota dan kabupaten Kepulauan Seribu.
"Sekarang kan baru membenahi sistem, nanti kalau sudah semuanya, akan menginduk pada Kartu Jakarta Pintar. Pertama, ini sangat simpel dan sederhana. Kedua, dipegang langsung oleh siswa," ujar Gubernur.
Dia menjelaskan, setelah Kartu Jakarta Pintar dibagikan, pihaknya akan memantau penggunaannya. Jika tidak digunakan sesuai dengan kebutuhan, bisa saja Kartu Jakarta Pintar yang dipegang siswa dicabut.
"Nanti kami sampling, apakah uang itu dipakai untuk beli seragam, beli kebutuhan lainnya untuk sekolah. Kalau tidak sesuai aturan, akan dicabut," tegas Gubernur.
KJP ini diperuntukkan sebagai biaya penunjang kebutuhan personal seperti transportasi, buku, sepatu, baju, gizi, dan lain-lain. Nantinya, masing-masing pelajar akan memiliki Kartu Jakarta Pintar dalam format kartu ATM Bank DKI.
KJP ini akan dibagikan dalam bentuk ATM yang dibedakan warnanya. Sekolah negeri berwarna platinum dan sekolah swasta diberi warna perak (silver) dengan besaran biaya yang sama, yakni Rp240 ribu per bulan untuk setiap peserta didik. (WEBTORIAL)
