- VIVAnews/ Muhamad Solihin
VIVAnews - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad menilai tudingan terbuka mantan penyidik KPK Komisaris Pol. Hendy F. Kurniawan bahwa dia tidak kompeten dalam memimpin KPK adalah tidak berdasar. Sikap Hendy itu menurutnya ibarat anak yang kurang mendapat perhatian.
"Saya anggap Hendy anak saya. Biasalah anak-anak seperti ini. Seperti di rumah lah, ada yang nakal. Saya analogikan ini anak yang perlu diperhatikan sedikit oleh bapaknya," ujar Abraham usai mengunjungi Balai Kota DKI Jakarta, 28 November 2012.
Menurut Abraham, tudingan Hendy mengenai keputusannya menjadikan Miranda Goeltom dan Angelina Sondakh sebagai tersangka telah menyalahi prosedur, jelas keliru. Karena, semua sudah sesuai standar prosedur operasi. "Kalau yang dipermasalahkan SoP itu, kan pengadilan sudah membuktikan kesalahan Miranda," katanya.
Abraham justru balik mempertanyakan kapabilitas Hendy sebagai penyidik yang tidak berhasil mendapat bukti untuk menjerat Miranda, padahal belakangan pengadilan jelas-jelas memvonis bersalah mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia itu,
"Kenapa kalau dia yang periksa tidak ada buktinya, sementara giliran saya terbukti di pengadilan dan sudah di vonis," Abraham mempertanyakan.
Abraham mengatakan dia bahkan pernah menanyakan langsung kepada Hendy apa sebetulnya kendala yang dia hadapi sehingga kasus suap cek pelawat kepada anggota DPR RI itu lama tidak mengalami kemajuan.
"Saya tanya ke dia, apa yang dia lakukan waktu dia menyidik kasus itu, kok tidak bisa naik-naik," kata Abraham.
Sebelumnya, Hendy mengecam Ketua KPK Abraham Samad telah melangkah terlalu jauh jika dibandingkan ketua-ketua KPK sebelumnya yang dalam bekerja selalu berdasarkan pada prosedur. "Mungkin Samad ini hanya cari popularitas murahan dengan janji-janji ke DPR," kata Hendy di Mabes Polri, Jakarta, Selasa kemarin. (kd)
Arti dan Peran Amicus Curiae yang Diajukan Megawati dan Habib Rizieq ke MK
Pengajuan amicus curiae yang dilakukan sejumlah tokoh ini heboh mencuat terkait dengan persidangan dalam pekara sengketa hasil Pilpres 2024.
