Presiden SBY Minta Tiga Masalah Ini Diselesaikan Segera

Presiden SBY bantah pimpin rapat Bank Century
Sumber :
  • Rumgapres/Abror Rizki

VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama dengan jajaran Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II membahas tiga masalah pokok dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 27 November 2012.

Menurut Presiden, tiga isu ini apabila tidak ditangani dengan baik dan tepat, bisa mengganggu pencapaian ekonomi dan stabilitas pemerintahan. Ketiga isu itu yakni, permasalahan tenaga kerja, masalah konflik komunal horizontal, dan sengketa pertanahan yang disertai kekerasan.

"Saya sudah diskusi dengan menteri terkait. Khusus tentang tenaga kerja ini harus segera dicarikan solusi terbaik untuk buruh, dunia usaha dan negara," kata Presiden SBY saat membuka sidang kabinet paripurna.

Untuk mencapai kesejahteraan, Presiden SBY mengatakan ekonomi harus tumbuh, lapangan kerja tercetak lagi, dan kemiskinan harus diturunkan, di saat dunia mengalami resesi seperti ini.

Dia melanjutkan, agar investasi tumbuh dan berkembang, iklim investasi harus baik. "Indonesia dinilai tujuan investasi berperingkat tinggi. Itu pun tak akan terwujud dari partner-partner kita di mancanegara, manakala iklimnya tidak baik, tidak ada menyangkut kebijakan dan regulasi," tuturnya.

Terkait masih terjadinya konflik horizontal, menurut Presiden, masalah ini tidak bisa dianggap remeh. Terutama, ketika masyarakat merasa terganggu dan terancam keselamatan jiwanya.

Dia menungkapkan bahwa Kamis lusa, 29 November, atas prakarsa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, para bupati, gubernur, dan walikota seluruh Indonesia akan berkumpul.

"Tapi Mendagri bilang, saya barangkali bagus perlu sampaikan sesuatu yang dipandang perlu. Maka, Kamis nanti saya akan berikan instruksi langsung, hadirkanlah komando teritorial TNI, Polri dan institusi lain," tegasnya.

Dalam pertemuan bersama para pemimpin daerah nanti, Presiden akan menyampaikan upaya pencegahan konflik horizontal dengan respon yang cepat.

SBY menegaskan, kasus yang disertai kekerasan di Indonesia harus segera dihentikan. Khususnya menyangkut perebutan lahan perkebunan.

"Sering terjadi di area perkebunan. Harus ada solusi yang baik. Baik untuk usaha perkebunan juga ekonomi, semua harus win win, gunakan kebijakan yang tepat," tuturnya.

"Saya ingin ada perubahan tahun depan. Di hadapan gubernur, bupati, walikota, Polri dan TNI, saya akan instruksikan semuanya secara jelas dan saya harap dijalankan," tegas SBY.

Presiden begitu berharap isu sosial, ekonomi, dan hukum ini ditangani secara sungguh-sungguh dengan tujuan membangun untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. (asp)

SKK Migas: Komersialisasi Migas Harus Prioritaskan Kebutuhan Dalam Negeri
Ilustrasi tagian listrik PLN membengkak.

Tarif Listrik April-Juni 2024 Diputuskan Tidak Naik

Kebijakan tidak menaikan tarif listrik pada April-Juni 2024 merupakan upaya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024