- VIVAnews/Ramond EPU
VIVAnews - Pendidikan pramuka dinilai sebagai salah satu upaya efektif untuk mencegah tindakan korupsi. Oleh karena itu, pemerintah pun berencana memasukan pramuka ke dalam kurikulum pendidikan.
"Dengan pendidikan pramuka bisa mencegah dan menekan tindak korupsi di negeri ini," ujar Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Wiendu Nuryanti usai membuka Perkemahan Pramuka Putri Nasional (Perkempinas) di Bumi Perkemahan Sungai Gelam, Jambi, Minggu, 18 November 2012.
Menurut Wiendu, rencana memasukkan pramuka ke dalam kurikulum pendidikan diharapkan terealisasi pada 2013 mendatang. Saat ini, rencana tersebut, ujarnya, masih dalam tahap konsep.
"Kamis pekan lalu sebanyak 125 ahli pendidikan melakukan pemaparan konsep kurikulum untuk menjadikan pramuka sebagai pelajaran wajib di sekolah-sekolah," ucapnya.
Pendidikan pramuka diakuinya telah terbukti dapat dijadikan sebagai landasan pembangunan karakter sekaligus pilar penting dalam pendidikan nasional. Diharapkan, pendekatan ilmu pengetahuan dan budaya dapat berjalan secara sinergi.
"Saat ini kita juga tengah melakukan uji publik, termasuk juga dengan upaya mulai dari penyiapan buku, guru, sarana dan prasarana di sekolah," katanya.
Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Azrul Azwar menyatakan perlu adanya penyusunan konsep secara bersama terkait rencana memasukkan pramuka dalam kurikulum. "Jika ingin mendapat pendidikan pramuka, para murid seharusnya terlebih dahulu harus masuk menjadi gugus depan," kata Azrul.
Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus menambahkan, siap menerapkan rencana tersebut. "Kita di daerah siap tidak siap harus siap, karena itu merupakan program nasional," ujarnya.
Perkempinas tahun ini diikuti sekitar 2.000 peserta perwakilan Pramuka Penegak dan Pandega Putri dari Kwartir daerah atau provinsi seluruh Indonesia.
