- VIVAnews/Adri Irianto
VIVAnews – Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan tidak mengetahui soal kasus proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga (P3SON) Hambalang yang baru selesai diaudit investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
“Saya dan Bu Anny (Ratnawati) baru diangkat menjadi menteri dan wakil menteri tanggal 20 Mei 2010. Jadi kalau kami ditanya tentang Hambalang, terus terang saja saya tidak mengerti. Saya pribadi baru tahu itu yanggal 1 Desember 2010,” kata Agus di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat 2 November 2012.
Tanggal 1 Desember 2010 itu, ada nota soal proyek Hambalang yang sampai kepada Menkeu. “Itu satu-satunya nota (soal Hambalang) yang sampai ke saya. Nota itu saya review. Tidak saya setujui, tidak saya tolak, tetapi saya katakan ‘selesaikan.’ Kalau saya katakan ‘selesaikan,’ artinya yang paling utama harus sesuai aturan. Setiap menteri kan harus tahu aturannya. Itu sudah menjadi public knowledge,” papar Agus.
Dalau audit investigasi BPK atas Hambalang, nama Agus memang terseret. Ia diduga terkait kasus Hambalang dalam hal proses persetujuan kontrak tahun jamak dan penyusunan anggaran proyek pembangunan P3SON Hambalang.
“ADWM selaku Menteri Keuangan memberikan persetujuan dispensasi waktu pengajuan revisi Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA KL) Tahun Anggaran 2010 dari Sesmenpora yang melebihi batas waktu yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 69/PMK.02/2010,” demikian tertulis dalam audit investigasi BPK. Untuk diketahui, ADWM adalah inisial Menkeu yang bernama lengkap Agus Dermawan Wintarto Martowardojo.
ADWM dalam audit investigasi Hambalang itu juga disebut “menetapkan persetujuan kontrak tahun jamak meskipun beberapa persyaratan belum dipenuhi, yaitu alokasi anggaran belum tersedia dalam APBN, permohonan tidak diajukan oleh Menpora (AAM) tetapi hanya ditandatangani Sesmenpora (WM), pendapat teknis Kementerian Pekerjaan Umum tidak ditandatangani Menteri PU (DjK) tetapi oleh Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian PU (GH), dan RKA KL Kemenpora Tahun Anggaran 2010 yang menunjukkan pekerjaan dibiayai lebih dari satu tahun anggaran belum ditetapkan.”
Selisih Fakta dan Kesimpulan
Kesimpulan BPK atas dirinya itu, menurut Menkeu, tidak sesuai dengan apa yang ia lakukan. “Kalau satu-satunya nota yang sapa pegang (soal Hambalang) itu tidak satau setujui ataupun tolak, tapi saya katakan ‘selesaikan’ sesuai aturan, maka kok seperti itu kesimpulannya? Antara fakta dan kesimpulan kok bisa selisih?” kata Agus.
Agus menekankan, tugas Menteri Keuangan adalah sebagai pejabat yang diberikan kewenangan oleh presiden dalam mengelola fiskal. “Tapi penanggung jawab atas pengelolaan anggaran ada di masing-masing kementerian dan lembaga,” kata dia.
Prinsip itu, tegas Menkeu, harus dipegang sehingga “Nanti kelihatan bahwa perencanaan, pengusulan, penyelenggaraan, penggunaan anggaran, sampai penyusunan laporan, ada di kementerian atau lembaga terkait.”
Oleh karena itu Menkeu berpandangan, kesimpulan BPK atas audit investigasi atas Hambalang kurang tajam. “Audit ini baik, tapi agak saya sayangkan karena kualitasnya tidak seperti yang biasa saya lihat. Maka saya kaget,” ujar Agus.
Namun ia tidak bisa berkomentar lebih jauh karena kementeriannya masih harus mempelajari hasil laporan audit investigasi BPK atas kasus Hambalang yang cukup tebal itu. “Nanti kalau sudah dibahas, baru kami keluarkan posisi Kemenkeu atas audit itu,” kata Agus. (sj)
Warga Pontianak Nekat Selundupkan Sabu Didalam Boneka ‘Hello Kitty’
Satuan Reserse Narkoba Polres Kubu Raya menyergap seorang pria berinisial M alias DA (22), warga Pontianak saat hendak mengirim paket sabu ke Provinsi Kalimantan Tengah m
