- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Purnomo, memastikan Menpora, Andi Mallarangeng, melakukan pembiaran yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON).
Dari data BPK, Menpora diketahui mengikuti berbagai rapat pembahasan proyek di Hambalang dengan DPR.
"Dia ternyata mengikuti rapat dengan Komisi X DPR sebanyak delapan hingga sepuluh kali. Menpora mengikuti," kata Hadi Purnomo di Jakarta, Jumat, 2 November 2012.
Menurut Hadi, semua pimpinan lembaga negara, termasuk menteri, wajib mengetahui hak dan kewajibannya. Jika tidak, kata dia, maka disebut telah lalai. Menpora seharusnya mengetahui soal proyek yang nilainya sekitar Rp2,5 triliun itu. "Kewajiban dan haknya apa? Kontrak di atas Rp50 miliar itu harus ditandatangani oleh menteri atau pimpinan lembaga sebagaimana Pasal 26 B Keppres 80," katanya.
Dalam audit investigasi yang diserahkan ke DPR beberapa waktu lalu, BPK menyatakan Andi Mallarangeng sebagai menteri dalam proses persetujuan kontrak tahun jamak.
Sehingga, Sekretaris Kemenpora, Wafid Muharram, mengusulkan permohonan kontrak tahun jamak kepada Menteri Keuangan. Padahal itu melampaui kewenangannya sebagai Sekretaris Kemenpora.
Audit ini juga menyebut Andi tidak melaksanakan wewenangnya dalam penetapan pemenang lelang pengadaan barang dan jasa di atas Rp50 miliar. Dia dinilai membiarkan Wafid menetapkanlelang proyek Hambalang. Selain itu, Andi juga dinilai tidak melakukan pengendalian intern berdasarkan ketentuan perundangan atas pelaksanaan kegiatan di instansi yang dipimpinnya. Sehinga otorisasi dan dokumentasi kejadian penting dalam proyek Hambalang tidak mematuhi perundangan.
Penjelasan Andi Mallarangeng
Terkait temuan itu, keras telah melakukan pembiaran. "Kalau pembiaran-pembiaran saya nggak. Saya juga tidak mungkin melakukan penyimpangan," kata Andi.
Andi mengaku belum bisa berkomentar banyak. Sebab, belum menerima hasil audit itu. Meski demikian, dia menghormati hasi audit BPK ini dan meminta aparat penegak hukum, seperti KPK, mengusut tuntas siapa-siapa yang menikmati keuntungan dari proyek ini. "Biar jelas dan tidak menimbulkan fitnah."
Andi juga meminta dengan tegas supaya orang-orang yang diduga terlibat dan proyek ini bertangungjawab. "Saya siap bertanggungjawab secara moral karena saya menterinya," kata Andi.
Sebelumnya Andi menegaskan bahwa dia memang tahu soal proyek Hambalang ini, tapi tidak tahu soal adanya penyimpangan. Karena itu dia mendesak KPK agar segera mengusut tuntas. Biar jelas siapa yang bersalah dan siapa yang tidak serta menjadi korban fitnah.
"Saya perlu meluruskan bahwa kalau soal program Hambalang saja tentu saya tahu. Kalau penyimpangan tidak," kata Andi Mallarangeng di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu 21 Oktober 2012.
Andi menegaskan bahwa dia sangat berkepentingan mengetahui duduk perkara sebenarnya. Sebab itu, dia berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit dengan profesional, adil, tanpa intervensi apa pun dan siapa pun.
"Justru kami ingin tahu bagaimana duduk perkaranya. Karena itu ada BPK yang mengaudit, KPK pengusutan. Biarlah semua sesuai prosedur hukum, sehingga biar kita tahu bagaimana duduk persoalannya dan bagaimana kejelsan dan sebagainya," kata menteri yang juga Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat ini.
Balap Liar Maut di Bekasi, Pemotor Cewek Tewas Tertabrak
Viral di media sosial, aksi balap liar di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, atau tepatnya di depan Stadion Patriot Candrabhaga.
