- ANTARA/Yudhi Mahatma
VIVAnews - Menteri Keuangan Agus Martowardojo siap bertanggungjawab jika namanya muncul dan diindikasikan terlibat dalam kasus megaproyek pusat olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Namun Agus justru mempertanyakan pengakuan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng yang mengaku tidak mengetahui proses birokrasi pembangunan proyek senilai Rp1,2 triliun itu.
"Saya tidak ngerti, kalau misalnya ada satu sekjen di kementerian, melakukan surat menyurat, dan sudah di cc-in ke menterinya, terus kemudian menterinya mengatakan tidak terlibat," ujar Agus di Kemenkeu, Jakarta, Jumat 19 Oktober 2012.
Agus menjelaskan di sistem birokrasi Indonesia, setiap menteri dapat menolak keluarnya surat yang dibuat sekjennya, jika terindikasi adanya penyelewengan yang akan dilakukan. "Kemenkeu tidak lagi melayani surat yang ditandatangani sekjen, saya bisa lakukan itu di Kementerian saya," ujarnya.
Untuk itu dirinya juga menegaskan, tidak adil bagi pegawainya, jika dituding terlibat hanya karena pengakuan Menpora yang tidak mengetahui mengenai surat menyurat tersebut. Padahal dalam proses birokrasi, Menpora tidak mungkin tidak ikut terlibat.
"Loh, bukannya datang sidang di DPR, bukannya di pembangunan jangka menengah hadir, bukannya kunjungan di lokasi ada," ujarnya.
Karena menurut Agus, hal ini dapat tudingan tersebut dapat berpengaruh buruk akan kinerja pegawainya ke depan. Misalnya dalam proyek multiyears yang dilakukan, jangan karena kasus ini proyek-proyek multiyears yang lainnya dapat tertunda karena takut terkena masalah. "Sehingga mereka bekerja tidak ada motivasi maka apa jadinya," ungkapnya.
Agus menegaskan kalau memang ada pegawainya yang terlibat, pasti akan ditindak dengan tegas baik di internal ataupun berkoordinasi dengan petugas hukum yang berewenang. Namun hal tersebut baru dapat diproses jika memang hasil Audit yang dilakukan BPK telah selesai dan ada indikasi keterlibatan. "Kalau kesalahannya disengaja, KKN, bentuk-bentuk koruptif pasti akan saya tindak," tandasnya.
Sebelumnya berkembang informasi bahwa hasil audit investigatif BPK soal Hambalang sudah selesai. Saat ini, audit tersebut berada di tangan Ruki dan ditahan selama sembilan minggu. Padahal BPK memiliki kegiatan rapat anggota untuk membahas semua temuan hasil audit, namun, pembahasan mengenai Hambalang tidak pernah dijadwalkan.
Dalam audit Hambalang disebutkan ada sejumlah nama yang disebut melakukan pelanggaran. Mereka adalah AM, JW, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, dan AR. Agus disebut bersalah karena kesalahan prosedur kenaikan pagu anggaran dan penetapan anggaran tahun jamak yang salah prosedur.
Menpora Andi Mallarangeng sudah berulang kali membantah terlibat dalam kasus megaproyek Hambalang ini. Andi pun menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut ke KPK. "Kita serahkan semua pada proses hukum. Kita hormati proses hukum agar jelas persoalannya," kata Andi Mallarangeng di gedung DPR RI, Jakarta, Senin 15 Oktober 2012.
Andi menegaskan dia akan bersikap kooperatif pada KPK yang sedang menangani kasus yang pertamakali dilontarkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin itu. "Saya dan seluruh jajaran Kemenpora siap bekerjasama dengan KPK," ditegaskan menteri yang juga Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat ini.
Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemenpora, Deddy Kusdinar, sebagai tersangka. (umi)
Publik Puas dengan Pelaksanaan Mudik, Kompolnas: Bukti Semangat Polisi Melayani Masyarakat
Komisioner Kompolnas RI, Albertus Wahyurudhianto menilai kepuasan publik atas penyelenggaraan mudik Lebaran 2024, berkat semangat Polri untuk melayani masyarakat.
