- Antara/ Andika Wahyu
VIVAnews - Bagi advokat Toding Mulya Lubis, hukuman mati dinilai melanggar hak untuk hidup yang dijamin konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maka itu, Todung menolak vonis mati bagi siapapun.
"Sejak tahun 1970an sejak masih jadi mahasiswa saya sudah menolak hukuman mati. Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan yang dalam putusannya mengatakan, hak untuk hidup adalah hak yang tidak bisa dicabut," kata Todung di Jakarta, Kamis 18 Oktober 2012.
Menurut Todung, hukuman mati jauh lebih baik diganti dengan hukuman penjara semur hidup tanpa pemberian grasi dan remisi. Hukuman seumur hidup tanpa grasi dan remisi itu jauh lebih kejam dari hukuman mati. "Penjara seumur hidup tanpa grasi dan remisi itu jauh lebih manusiawi," kata dia.
Karena itu, ia mengatakan tepat jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi kepada terpidana narkoba anggota sindikat internasional, Deni Setya Maharwa. Todung melihat, dengan pemberian grasi kepada Deni Setya dan menggantinya dengan penjara seumur hidup bukan berarti Presiden tidak mendukung gerakan pemberantasan narkoba.
"Pandangan itu tentu tidak fair," kata dia. "Dan buat saya tidak ada yang salah dengan grasi yang diberikan Presiden. Saya orang yang paling setuju dengan itu."
Todung menilai, bila Indonesia ingin lebih maju, modern, dan beradab, maka perlu menghapuskan penghukuman mati sebagai jalan terakhir. Tidak boleh hukuman mati dilandaskan dendam.
"Hanya 20 negara yang masih pakai hukuman mati, selebihnya sudah menghapus dan yang lain sudah morotarium," kata dia. Selain itu, Todung melihat, secara empiris hukuman mati tidak menimbulkan efek jera. Contohnya, kasus terorisme Bom Bali. "Hukuman mati Amrozi cs tidak menyurutkan terorisme," kata dia. (eh)
Presiden PKS: Saatnya Pak Anies Mendukung Kader PKS untuk Maju di Pilkada DKI
Presiden PKS Ahmad Syaikhu berharap Anies Baswedan bisa membantu dan mendukung secara penuh kepada kader PKS yang akan maju di Pilkada DKI Jakarta.
