NASIONAL

Fitra: Jokowi Harus Bersihkan Birokrat DKI

Dari data BPK, total kerugian negara di 33 provinsi mencapai Rp 4,1 T.

ddd
Senin, 1 Oktober 2012, 08:02
Gubernur DKI Jakarta terpilih, Djoko Widodo
Gubernur DKI Jakarta terpilih, Djoko Widodo (VIVAnews/ Muhamad Solihin)

VIVAnews - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengungkapkan berdasarkan data yang dirangkum dari Badan Pemeriksa Keuangan, Provinsi DKI Jakarta tercatat sebagai daerah yang terbanyak potensi korupsinya.

Fitra pun berharap Gubernur DKI Jakarta terpilih Joko Widodo dan pasangannya Basuki T Purnama segera membersihkan para birokrat yang korup.

"Gubernur terpilih seharusnya dalam 100 hari program mereka membersihkan birokrat korup," kata Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, dalam keterangan yang diterima VIVAnews, Senin 1 Oktober 2012.

Uchok menjelaskan, dengan adanya potensi kerugian negara sebesar Rp721,5 miliar, Jokowi dapat melakukan sejumlah pergantian atau pergeseran birokrat. "Dan yang kena kasus, kasih saja ke aparat hukum, khususnya KPK," ujarnya.

Menurutnya, jika Gubernur Jokowi-Ahok tidak melakukan membersihkan atas birokrat, yang terjadi adalah "gelombang badai" yang akan menyapu kepercayaan masyarakat atas hilangnya legitimasi pemerintahan.

Berdasarkan data yang dirangkum Fitra dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2011 BPK, total kerugian negara dari seluruh provinsi tercatat mencapai Rp4,1 triliun. "Dari data BPK ditemukan kerugian negara mencapai Rp4,1 triliun dengan jumlah kasus sebanyak 9.073," kata Uchok.

Menurut Uchok, dugaan korupsi ini terjadi karena pemerintah provinsi tidak takut pada auditor negara. "Ini memperlihatkan manajemen pengelolaan keuangan pemerintah provinsi yang cenderung korup," ujarnya.

Selain itu, lanjut Uchok, adanya kerugian negara yang mencapai Rp4,1 triliun ini memperlihatkan bahwa wakil rakyat di DPRD lumpuh. Karena mereka bukan melakukan pengawasan terhadap eksekutif. "Tapi lebih bekerja sama dengan eksekutif untuk mencari materi dari program-program APBD demi kebutuhan pribadi dan partai mereka," ujar dia.



© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
xpagecore
15/05/2013
NOVISAL dari Pemkot perlu diperiksa , Beliau dan penerus (penggantinya) bermain dg developer / pengembang perumahan , dalam Masalah Pemilihan P3RS , semua SK P3RS ditanda tanganin ole Novisal
Balas   • Laporkan
awan.stio
15/05/2013
sabar secara bertahap dibersihkan, mulai dari camat dilelang, kalo serempak dibersihkan pelayanan publik bisa macet ya
Balas   • Laporkan
rpg7
01/10/2012
kl 100 hari udah bersih sepertinya susah bgm tahu pegawai bersih dan koruptor dlm jangka waktu 3 bln ? paling tdk satu thn lah waktunya
Balas   • Laporkan
megalmegol | 01/10/2012 | Laporkan
klo gaya pak Jokowi sy kira ga berangkat dari penilaian pegawainya.. Beliau pastinya buat sistem yg benar dulu, baru yg kliatan ga stuju/ga niat di lengserkan.. sperti di Solo saat dicanangkan KTP harus 1 jam jadi, bbrp lurah/camat yg kliatan keberatan aj


KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Informasi Pemasangan :
Telepon : 021-9126 2125 / Sales
Email : Sales@viva.co.id