Fitra: Data BPK, DKI Jakarta Terkorup

VIVAnews - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengungkapkan data korupsi 33 provinsi di Indonesia. Hasilnya, Provinsi DKI Jakarta dinilai sebagai provinsi yang paling banyak terjadi tindak pidana korupsi.

Hal ini disampaikan Fitra berdasarkan data yang dirangkum dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2011 Badan Pemeriksa Keuangan. Total kerugian negara dari seluruh provinsi tercatat mencapai Rp4,1 triliun.

"Dari data BPK ditemukan kerugian negara mencapai Rp4,1 triliun dengan jumlah kasus sebanyak 9.073," kata Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, dalam keterangan yang diterima VIVAnews, Senin 1 Oktober 2012.

Menurut Uchok, dugaan korupsi ini terjadi karena pemerintah provinsi tidak takut pada auditor negara. "Ini memperlihatkan manajemen pengelolaan keuangan pemerintah provinsi yang cenderung korup," ujarnya.

Selain itu, lanjut Uchok, adanya kerugian negara yang mencapai Rp4,1 triliun ini memperlihatkan bahwa wakil rakyat di DPRD lumpuh. Karena mereka bukan melakukan pengawasan terhadap eksekutif. "Tapi lebih bekerja sama dengan eksekutif untuk mencari materi dari program-program APBD demi kebutuhan pribadi dan partai mereka," ujarnya.

Berikut daftar kerugian negara berdasarkan rangkuman Fitra dari audit BPK:

1. DKI Jakarta kerugian negara Rp721,5 miliar dengan 715 kasus;
2. Aceh dengan kerugian negara Rp669.8 miliar dengan 629 kasus;
3. Sumatera Utara sebesar Rp515.5 miliar dari 334 kasus;
4. Papua dengan kerugian negara sebesar Rp476,9 miliar dari 281 kasus;
5. Kalimantan Barat dengan kerugian negara Rp289,8 miliar dari 334 kasus;
6. Papua Barat dengan kerugian negara Rp169 miliar dari 514 kasus;
7. Sulawesi Selatan dengan kerugian negara Rp157,7 miliar dari 589 kasus;
8. Sulawesi Tenggara dengan kerugian negara Rp139,9 miliar dari 513 kasus;
9. Riau dengan kerugian negara Rp125,2 miliar dari 348 kasus;
10. Bengkulu dengan kerugian negara Rp123,9 miliar dari 257 buah;
11. Maluku Utara dengan jumlah kerugian negara Rp114,2 miliar dari 732 buah;
12. Kalimantan Timur dengan kerugian negara Rp80,1 miliar dari 244 kasus;
13. Sumatera Selatan dengan kerugian negara Rp56,4 miliar dari 239 buah;
14. Nusa Tenggara Barat dengan kerugian negara Rp52,825 miliar dari 307 kasus;
15. Sulawesi Tengah dengan kerugian negara Rp52,823 miliar dari 294 kasus;
16. Sulawesi Barat dengan kerugian negara Rp51 miliar;
17. Gorontalo dengan kerugian negara Rp48 miliar;
18. Maluku dengan kerugian negara Rp47 miliar;
19. Nusa Tenggara Timur dengan kerugian negara Rp44 miliar;
20. Jawa Barat dengan kerugian negara Rp32 miliar;
21. Lampung dengan kerugian negara Rp28 miliar;
22. Sumatera Barat dengan kerugian negara Rp27 miliar;
23. Kalimantan Selatan dengan kerugian negara Rp22 miliar;
24. Kalimantan Tengah dengan kerugian negara Rp21 miliar;
25. Banten dengan kerugian negara Rp20 miliar;
26. Kepulauan Riau dengan kerugian negara Rp16,1 miliar;
27. Sulawesi Utara dengan kerugian negara Rp16 miliar;
28. Jambi dengan kerugian negara Rp15 miliar;
29. Jawa Timur dengan kerugian negara Rp11 miliar;
30. Jawa Tengah dengan kerugian negara Rp10 miliar;
31. Bali dengan kerugian negara Rp6 miliar;
32. Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kerugian negara Rp4 miliar;
33. Bangka Belitung dengan kerugian negara Rp1,9 miliar.

RI Dibayangi Meningkatnya Persaingan Global, Luhut: Tak Ada yang Bisa Mendikte Kita

Menko Luhut tegaskan, Indonesia tidak perlu khawatir dengan ketatnya persaingan ekonomi global saat ini.

VIVA.co.id

4 Mei 2024