- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews - Aksi kelompok, yang disebut polisi jaringan teroris, ramai lagi belakangan ini. Bom meledak di sejumlah tempat dan sejauh ini korbannya adalah mereka sendiri. Ada yang luka parah dan ada yang tangannya putus. Dari mereka inilah jaringan ini diungkap. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jaringan ini mendanai aksi-aksi yang bahkan lintas negara itu?
Pendanaan kelompok ini, kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Ansyaad Mbai, sulit dilacak dan dihentikan sebab Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak cukup untuk mencegah. Itu sebabnya, kata Ansyaad, pemerintah masih menggodok Undang-undang Anti Pendanaan Terorisme.
Undang-undang itu sangat diperlukan sebab, "Undang-undang itu (pencucian uang) belum memadai," ujar Ansyaad di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin 10 September 2012. Pemerintah, lanjutnya, membutuhkan pegangan bagaimana menindak secara hukum orang-orang yang terus menanamkan kebencian dan menyebarkan permusuhan itu.
Ansyaad menjelaskan, pada Maret tahun ini, Densus 88 telah menangkap anggota jaringan teroris yang bernama kelompok sebelas. Kelompok ini, katanya, terkait dengan pendanaan teroris.
"Mereka berhasil dengan meretas internet, kayak MLM online," kata Ansyaad. Dia menambahkan kegiatan meretas ini dilakukan dalam jangka beberapa waktu.
Menurut Ansyaad, dana itu telah digunakan untuk membeli senjata dan membiayai , Sulawesi Tengah. "Termasuk untuk membiayai bom gereja di Solo. Ini yang sudah terungkap," ujar Ansyaad.
Untuk mencegah masalah pendanaan seperti itu, menurut dia, diperlukan keahlian di bidang internet. "Saya kira BNPT harus meminta kepada pihak lain yang lebih punya kapasitas untuk itu," katanya.
Tragedi DBD, Kisah Meninggalnya Seorang Anak di Lampung
Serangan penyakit demam berdarah dengue (DBD) di Provinsi Lampung telah menimbulkan korban jiwa.
