- VIVAnews/Riefki Farandika Pratama
VIVAnews – Massa yang terdiri dari warga dan pegadang di lokasi wisata Tangkuban Perahu, Jawa Barat, punya alasan khusus untuk melakukan aksi pemblokiran di gerbang Taman Wisata Alam itu, mulai pekan lalu sebelum Lebaran hingga hari ini, Selasa 21 Agustus 2012.
Perwakilan Masyarakat Tangkuban Perahu, Agus Rahmat, mengatakan para pedagang selalu dimintai dana retribusi oleh PT Graha Rani Putra Persada (GRPP) selaku pihak pengelola. Perlakuan ini juga diterima para pemandu wisata dan petugas parkir.
Selain itu, sejumlah aset bangunan berupa fasilitas umum milik pedagang telah diambil alih oleh PT GRPP. “Para pegawai PT GRPP suka berlaku sewenang-wenang terhadap warga. Contohnya, saat seorang warga hendak menyampaikan kabar duka pada seorang pedagang di TWA Tangkuban Perahu, warga tersebut diminta untuk membeli karcis, padahal kan itu keadaan darurat. Harusnya PT GRPP memaklumi hal tersebut,” kata Agus.
Warga pun menilai Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) telah melakukan pembiaran terhadap PT GRPP yang merusak hutan dan merugikan masyarakat sekitar, dengan membangun berbagai fasilitas jalan dan lapangan parkir baru di kawasan cagar alam.
“Kami harap BKSDA tidak diam saja, sebab ini bukan kapasitas polisi atau pemerintah daerah. Menteri atau pemerintah pusat harus turun tangan karena ini menyangkut masyarakat banyak dan telah terjadi bertahun-tahun,” kata Agus.
Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf mengatakan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan pertemuan dengan pengelola dan pedagang untuk mencari titik temu permasalahan. Ia mengakui saat ini terdapat sumbatan komunikasi antara pihak pengelola dan warga.
“Sumbatan ini membuat komunikasi belum berjalan lancar. Padahal payung hukum tentang pembagian pengelolaan Tangkuban Perahu sudah jelas,” ujarnya. (kd)
Kunjungan Kerja ke Ciamis, PT Minarak Banyumas Gas Melaksanakan Komitmen Eksplorasi Migas
PT. Minarak Banyumas Gas bersama SKK Migas melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.
