- VivaNews/ Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Inatrade, aplikasi pengajuan perizinan di bidang perdagangan milik Kementerian Perdagangan (Kemendag) menjadi jawara dalam kompetisi layanan publik paling progresif se-Indonesia. Masih ada sembilan layanan publik terbaik lainnya.
Menurut penyelenggara, Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), kompetisi digelar dengan berlandaskan pada Open Government. Yakni, transparansi, partisipasi, dan inovasi.
Wakil Presiden Boediono menyambut baik perhelatan ini. Menurut Boediono, Open Governement merupakan gerakan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dalam dan luas daripada sekedar membuka jalur pelayanan masyarakat lewat birokrasi.
"Gerakan ini mengandung niat atau tujuan yang lebih mendasar. Demokrasi tak akan jalan tanpa ada pemerintahan yang transparan," kata Boediono di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Jumat 10 Agustus 2012.
Menurut Boediono, gerakan Open Government ini sasarannya adalah mendukung landasan demokrasi lewat komunikasi yang baik antara publik dengan pemerintah. Dengan tujuan akhir good governance.
"Kalau itu bisa kita penuhi, maka menjadi sumbangan besar bagi pembangunan demokrasi di negeri kita," tambah Boediono. Berikut urutan 10 layanan publik terbaik dan paling progresif se-Indonesia yang menjadi jawara:
1. Inatrade dari Kementerian Perdagangan
2. Sistem Penerbitan Paspor dari Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, Kementerian Hukum dan HAM
3. Beasiswa Bidik Misi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
4. Perizinan Frekuensi Radio dari Kementerian Komunikasi dan Informasi
5. National Traffic Management Center Mabes Polri
6. Notifikasi Kosmetika Badan Pengawasan Obat dan Makanan
7. Penilaian Keamanan Pangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan
8. Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Polda Metro Jaya
9. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum
10. Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat
(umi)
Batalkan Aksi Relawan Turun ke Jalan Jelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Prabowo Tuai Pujian
Menurut Sekjen AMMI Arip Nurahman, langkah dilakukan Prabowo ini, agar menjaga situasi tetap kondusif serta menghindari terjadinya perpecahan diantara sesama anak bangsa.
