- ANTARA/ Widodo S Jusuf.
VIVAnews - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mabes Polri menjelaskan secara bersamaan kepada publik terkait polemik yang melibatkan dua lembaga penegak hukum itu.
Penjelasan yang disampaikan secara bersamaan itu, dititikberatkan pada isi kesepakatan antara pimpinan KPK dan Polri.
"Mereka kan menjelaskan kesepakatan bersama pada Selasa (31 Juli 2012) lalu, karena pertemuan itu memang ada. Sehingga apa yang mereka bicarakan itu, publik bisa tahu secara jelas, apa yang menjadi masalah dan kesimpulan. Ini penting agar publik tidak diberikan informasi yang separuh-separuh," kata Djoko di kantornya, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Sabtu, 4 Agustus 2012.
Djoko berharap kedua lembaga penegak hukum itu dapat bertemu dan menjelaskan kepada publik dengan suasana yang tenang dan damai. "Tidak seperti sekarang di media," kata dia.
"Setelah itu, apa yang dirumuskan kembali, apa yang menjadi MoU, kemudian tampilan mereka berdua untuk sama-sama menjelaskan di media," kata Djoko.
Dengan penjelasan yang disampaikan kedua pimpinan lembaga penegak hukum itu, pemerintah berharap polemik perseteruan akan berakhir. Selanjutnya, kedua lembaga akan membuat pernyataan yang ditandatangani bersama guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. "Dan mereka masing-masing punya pegangan," lanjutnya.
Tak hanya KPK dan Polri, pemerintah juga meminta publik untuk dapat memantau kedua lembaga hukum ini. Tujuannya, agar kedua lembaga bisa menyelesaikan kasus dugaan korupsi similator SIM dengan baik.
"Mereka berencana akan bertemu, mudah-mudahan satu hari ini. Untuk menyelesaiakn polemik," kata dia. (eh)
Menlu Retno Disarankan Segera Kontak Iran Agar Tidak Serang Balik Israel
Guru Besar Hukum Internasional (UI) Hikmahanto Juwana menyarankan agar Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi segera menghubungi Menlu Iran.
