Kelautan

9634 Pulau Indonesia Tak Punya Nama

VIVAnews - Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno berpendapat permasalahan mendasar bangsa Indonesia adalah masih rendahnya visi kelautan.

10 Lahan Terlantar yang Paling Menakjubkan di Bumi Saat Ini

Tak hanya mengabaikan pembangunan kelautan dan mengutamakanpembangunan yang masih bersifat continental oriented, ketidakpedulian juga bisa dilihat dari hal yang sebetulnya tak susah dilakukan.

Salah satunya, Indonesia bahkan tak sempat menamai ribuan pulaunya. " Ada 9634 pulau belum memiliki nama. Kenyataan ini sangat memprihatinkan Indonesia sebagai sebuah negara
kepulauan," tambah kata Tedjo dalam Seminar Nasional bertema 'Membangun Kejayaan Maritim Indonesia' di Hotel Nikko, Jakarta, Rabu 25 Februari 2009.

Menurut data Departemen Dalam Negeri tahun 2004, dari 17499 pulau Indonesia, hanya 7870 yang punya nama. Pulau-pulau yang dimiliki Indonesia menyusut dari jumlah sebelumnya, sebanyak 17508.  "Pulau Sipadan dan Ligitan sudah lepas. Tujuh pulau lainnya tenggelam," lanjut Tedjo.

Pasca terbentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan harus diakui berdampak positif. Namun, kata Tedjo, belum maksimal. Sebab, dari 42 juta masyarakat miskin di Indonesia, 60 persen di antaranya adalah masyarakat nelayan," tambah dia.

Secara terpisah, Menteri Kelautan dan Perikanan, Freddy Numberi mengatakan Indonesia tak memiliki  kebijakan nasional yang mendukung pemanfaatan laut secara optimal. Dana untuk pembangunan kelautan juga minim.

"Aneh, sebagai negara kepulauan kita ini tidak mempunyai kebijakan kelautan," ujar dia dalam Seminar Nasional bertema 'Membangun Kejayaan Maritim Indonesia' di Hotel Nikko, Jakarta, Rabu 25 Februari 2009.

Padahal, tambah dia, saat ini sudah ada lebih dari 20 negara yang mulai menyusun bahkan mengimplementasikan kebijakan kelautan. "Diantaranya Amerika, Canada, India, dan Brasil. Lalu Indonesia?," lanjut Freddy.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor saat berkunjung di SMPN 2 Tanggulangin. (Istimewa)

Alasan Sakit, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir Panggilan KPK

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor atau Gus Muhdlor tidak memenuhi panggilan KPK pada Jumat, 19 April 2024, sebagai saksi dalam kasus korupsi pemotongan insentif ASN

img_title
VIVA.co.id
19 April 2024