JK: Waspadai Hukum Rimba di RI

VIVAnews - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mewaspadai terjadinya hukum rimba di Indonesia. Selain ketidakadilan, saat ini, konflik terjadi lebih banyak antarmasyarakat karena jurang ekonomi yang besar dan hukum tidak jalan akibat wibawa aparat menurun.

"Posisi paling berbahaya dewasa ini adalah pikiran hukum rimba, budaya ramai-ramai. Ramai-ramai membakar mobil tidak ditangkap, kalau ditangkap kantor polisinya dibakar," tutur Jusuf Kalla di Jakarta, Minggu malam.

JK mengungkapkan, hukum rimba di Indonesia dimulai pada peristiwa Tanjung Priok yang terjadi pada 1984 lalu. Jatuhnya banyak korban dan mobil-mobil di bakar. Bahkan, sempat membahayakan DKI Jakarta karena peristiwanya dekat dengan lokasi depo BBM Plumpang tapi tidak ada satu pun yang ditahan.

"Peristiwa tersebut hampir meledakkan Jakarta, namun tidak ada satu pun orang ditahan. Saya telepon Kapolri, kenapa tidak ada yg ditahan? Ia minta maaf, karena besoknya orang yang menjadi tokoh tersebut diterima di Istana, hingga polisi tidak berani menahan," katanya.

Berawal dari peristiwa tersebut, lanjutnya, terus berkembang menjadi hingga saat ini. Kekerasan di Indonesia tidak akan berhenti selama tidak ada penegakkan hukum jika ada konflik yang melibatkan massa banyak.

Masyarakat sendiri,  sudah tidak lagi takut dengan polisi karena petugas menghadapi masyarakat dengan peluru hampa. "Jika dulu, polisi tembak peringatan orang sudah tunduk. Sekarang, tidak ada yang tiarap karena tahu tidak ada pelurunya," ujarnya.

Hukum rimba yang terjadi di Indonesia, dapat dihentikan. Hal itu bisa dimulai dari para pejabat pemerintahan dahulu yang memberikan contoh ke masyarakat untuk lebih berwibawa dan tidak melakukan berbagai tindakan melanggar hukum seperti korupsi.

"Kita dulu yang harus memberikan contoh, bahwa saya punya lebih kewenangan dari Anda. Kalau tidak, negeri ini menjadi tidak terkendali dan kalau tidak terkendali bisa menjadi hukum rimba," tuturnya. (umi)

Jokowi Beri Tugas Baru ke Luhut Urus Sumber Daya Air Nasional

Presiden Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua sekaligus anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional.

VIVA.co.id

26 April 2024