- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai maraknya kekerasan yang terjadi di Indonesia, karena tidak adanya ketegasan dari pemerintah dalam menindak pelaku kekerasan.
JK menuturkan, kekerasan dimulai karena terjadi ketidakadilan demokrasi di daerah. Konflik-konflik seperti di Ambon dan Poso, bukanlah akibat agama melainkan soal tersebut.
"Terjadi ketidakadilan demokrasi, pemilihan bupati yang winner take all, membuat ketidakseimbangan di daerah dan membuat orang jadi marah. Agama, mengeraskan demokrasi tersebut. Sebab, yang paling gampang ditarik untuk berkonflik adalah agama dan kemudian orang lupa politiknya," kata Jusuf Kalla di Jakarta, Minggu malam.
Menurut Ketua Umum Palang Merah Indonesia ini, puncak konflik di daerah-daerah terjadi pada tahun 2000 lalu, di mana Indonesia memiliki jumlah pengungsi terbesar, yaitu satu setengah juta orang.
Ia mengaku langsung turun tangan mengatasi konflik di Ambon dan Aceh dengan cara yang tegas.
JK mengatakan, menyelesaikan konflik kekerasan itu harus dengan cara keras. Pada waktu, ia menengahi konflik di Aceh dan Poso, dirinya menawarkan apakah mau perang sampai generasi ini habis atau berdamai membangun bersama.
"Tidak ada basa-basi perang atau tidak. Pemerintah tidak bisa menunggu berlama-lama, karena semakin lama bicara semakin banyak korban," tuturnya.
KPU Tangerang Sebut Proses Pendaftaran Pemilukada 2024 Dibuka Mei
KPU Tangerang masih menunggu petunjuk teknis dalam pelaksanaan Pemilukada 2024.
