- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Timur Pradopo, menegaskan bahwa organisasi masyarakat (ormas) yang bertindak anarkis tidak hanya menjadi tanggungjawab kepolisian saja.
"Dari Kementerian Agama dan kementerian lain juga. Sehingga kalau itu ditangani lebih awal, saya kira gangguan kemanan akan bisa diminimalisir," kata Timur di Mabes Polri, Selasa 2 Juni 2012.
Tugas polisi, kata Timur, mengantisipasi indikasi aksi kekerasan yang dilakukan sekelompok ormas hingga terjadinya kekerasan yang mengganggu keamanan.
Namun, untuk tindakan preventif perlu dilakukan bersama-sama dengan kementerian-kementerian terkait. "Jadi langkah-langkah tadi bukan polisi sendiri," katanya.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar kepolisian bisa menindak aksi anarki yang dilakukan anggota sekelompok ormas dan tidak tunduk pada ormas tertentu.
Hal ini, disampaikan SBY pada saat peringatan Hari Bhayangkara ke-66 yang digelar di Lapangan Mako Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Minggu 1 Juli 2012.
"Tindak tegas kelompok-kelompok yang memaksakan kehendaknya sendiri, dengan melanggar hak-hak konstitusional pihak lain."
"Beranilah bersikap tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan yakinkan setiap masalah yang timbul dapat dilokalisasi dan diatasi dengan cepat, agar tidak meluas dan menjadi isu nasional," ujar SBY.
Yen Amblas ke Level Terendah dalam 34 Tahun, Menkeu Jepang Bakal Ambil Tindakan
Menteri Keuangan Jepang, Shunichi Suzuki menyatakan, akan mengambil tindakan yang tepat terhadap pergerakan pasar mata uang yang berlebihan.
