NASIONAL

Ruhut: Grasi Corby Hak Presiden Diatur UUD

Menurut Ruhut, sia-sia saja Yusril Ihza Mahendra menggugat grasi itu

ddd
Selasa, 29 Mei 2012, 12:02
Schapelle Leigh Corby ditemani sipir LP Kerobokan
Schapelle Leigh Corby ditemani sipir LP Kerobokan (VIVAnews/Wima Saraswati)

VIVAnews - Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, mempertanyakan keputusan presiden memberi grasi kepada Schapelle Leigh Corby, warga negara Australia yang menjadi terpidana kasus narkoba. Politisi Demokrat, Ruhut Sitompul, menyatakan apa yang dilakukan Yusril merupakan pencitraan untuk Pemilu 2014.

"(Protes grasi) Corby itu untuk pencitraan 2014. Tanya Pak Yusril, dia masih mau maju 2014 nggak? Itu semua ada udang di dalam bakso, ini semua pencitraan," kata Ruhut di Gedung DPR, Selasa 29 Mei 2012.

Menurutnya, apa yang dilakukan Yusril adalah hal yang sia-sia, pasalnya memberikan grasi adalah hak prerogatif presiden. Undang-undang Dasar 1945 mengatur, pemberian grasi hak prerogatif presiden. "Dasar hukum jelas, bilang dia, tak akan menang lawan presiden. Profesor kalah dengan pendapat es lilin," katanya.

Sebelumnya, mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra menilai langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi grasi kepada narapidana narkotika, Schapelle Leigh Corby, tidak bijak. Dalam sejarah RI, imbuhnya, baru kali ini presiden memberi grasi pada napi narkotika.



© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
nesa_gan
30/05/2012
Kalau DPR mau ajukan interpelasi, berarti DPR menentang hak Presiden begitu. dan DPR berarti melanggar UU. Trus siapa yang menginterpelasi DPR??
Balas   • Laporkan
jackongisnade
30/05/2012
Ruhut ini ngomong apa seehh... Batak peank!!! semua orang sudah tau bila itu hak preogrative president, tapi masalahnya hanya demi seekor Corby Aussi yang notabene dan jelas bawa ganja kog dikasih grasi... Mana kewibawaan bangsa ini..... ?????
Balas   • Laporkan
asmadiyanti
30/05/2012
Kalo untuk pernyataan yang satu ini, memang benar. Grasi adalah hak presiden seutuhnya dan diatur UUD. bisa bener juga itu pernyataannya tentang Yusril, untuk pencitraan.
Balas   • Laporkan
karimkrikilan
29/05/2012
Rachland Nashidik Sekretaris Departemen Pemajuan dan Perlindungan HAM Partai Demokrat, mengatakan setiap pernyataan anggota Komisi III DPR, Ruhut Sitompul tidak perlu dijadikan referensi.
Balas   • Laporkan


KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Info Pemasangan Momentum:
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com
Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Kode Etik | Lowongan
Copyright © 2014 PT. VIVA Media Baru