- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Ketua Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia (UII) Mahfud MD mengatakan, alur pembicaraan politik sekarang ini lebih didominasi hal-hal praktis. Politik praktis tingkat bawah.
"Bagaimana caranya kita menang, kalahkan siapa, dan siapa yang harus menjadi apa. Itu politik praktis tingkat bawah," kata Mahfud dalam Pidato Pembukaan acara Seminar Nasional 'Merindukan Negarawan' di Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 24 Mei 2012.
Persoalannya, dalam praktiknya politik praktis hanya dimainkan di tingkat rendah dan hanya untuk mencari kemenangan semata. Tanpa prioritas dan tanpa arah, seperti tujuan selanjutnya apa setelah memenangkan politik.
"Misal, bagaimana mengatasi korupsi yang sekarang ini semakin menggila. Semua berputar di tempat. Hukum restorative yang seharusnya menjadi akar budaya, yaitu penyelesaian secara damai di masyarakat, sehingga korban kejahatan tidak dihilangkan hak asasinya," kata Ketua Mahkamah Konstitusi ini.
Menurut Mahfud, saat ini konstitusi malah digunakan untuk permainan politik. Padahal, dalam konstitusi diatur untuk memperjuangkan politik tingkat tinggi. "Yaitu pelaksanaan ideologi negara, Pancasila," ucapnya.
Kata Mahfud, saat ini yang hidup adalah hukum di bawah oligarkis. Korupsi tidak hanya mencari uang dan kekayaan negara, tapi juga merambah ke proses pembuatan hukum. "Sejauh hukum ditukar sedemikian rupa, sehingga korupsi bisa leluasa masuk melalui lubang-lubang yang dibuat dalam peraturan hukum," kata Mahfud.
Mahfud lantas membandingkan dengan era Presiden I RI, Soekarno. Menurutnya tujuan kemenangan politik adalah rakyat dan mensejahterakan rakyat. "Itulah negarawan," katanya.
Menurut Mahfud, definisi negarawan dalam arti politik adalah mereka yang meletakkan kepentingan bangsa di atas kepentingan partai, individu, dan kelompok. Keselamatan bangsa dan negara, keutuhan dan kemakmuran rakyat selalu menjadi fokus dan keutamaan.
Ia mencontohkan Soekarno yang awalnya dianggap sebagai pemimpin otoriter, "tapi dalam pemerintahan beliau, tidak ada KKN dan sangat perhatikan rakyat," kata Mahfud.
"Hatta misalnya, ketika berbeda pendapat, tidak ada perang politik melawan Soekarno. Itu yang harus menjadi contoh," kata dia.
Mahfud berpendapat, sistim dan rekrutmen politik di Indonesia tidak mungkin bisa melahirkan negarawan di berbagai lini, meski mereka memiliki otak-otak negarawan. "Itu yang perlu dipikirkan bangsa ini," ucap Mahfud. (adi)
Fadli Zon Sebut Perang Iran-Israel Berpotensi Meluas dan Picu Perang Dunia III
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menyatakan deeskalasi atau menahan diri dapat mencegah meluasnya konflik di Timur Tengah saat ini.
