- ANTARA/Widodo S. Jusuf
VIVAnews - Wakil Presiden Boediono memimpin rapat finalisasi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) untuk jangka menengah (2012-2014) dan jangka panjang (2012-2025). Rapat berlangsung di Kantor Wakil Presiden, hari ini.
“Setelah perbaikan sesuai kesepakatan rapat yang lalu, hari ini draf Stranas PPK harus sudah bergulir ke tahap berikutnya,” kata Boedino di Kantor Wakil Presiden.
Pemerintah memayungi Stranas jangka menengah dan jangka panjang itu, dengan sebuah Peraturan Presiden (Perpres). Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisyahbana menyampaikan Perpres itu juga mengatur antara lain mekanisme pelaporan pencapaian target-target Stranas, termasuk juga persiapan pelaksanaan di berbagai instansi dan daerah. Targetnya, Perpres ini akan terbit pada minggu kedua bulan Mei 2012.
Sementara itu, Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto mengungkapkan, Stranas ini nanti akan diperinci menjadi rencana-rencana aksi nasional dan juga rencana aksi daerah. Semua pemerintah kota dan pemerintah kabupaten itu juga harus mengikuti format standar pelaporan delapan kolom yang selama ini dipakai oleh lembaga pemerintah dalam melaporkan pencapaian ke UKP4. “Ini tantangan yang cukup berat,” kata Kuntoro.
Menurut dia, setelah Perpres payung hukum Stranas PPK terbit, tahapan-tahapan selanjutnya mengimplementasikannya adalah penyusunan rencana aksi seluruh kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah. Rencana aksi ini harus rampung pada Juni 2012. Berikutnya, implementasi Stranas akan memasuki tahap sosialisasi untuk fasilitator Stranas PPK yang akan berlangsung antara Juni - Desember 2012.
"Yang patut dicatat, setelah Stranas PPK jangka menengah dan jangka panjang ini terbit, setiap tahun pemerintah juga akan tetap menerbitkan Perpres yang akan menjabarkan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi secara tahunan," ujarnya.
Hadir pada rapat kali Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Radjasa, dan Menteri Keuangan Agus Martowardoyo, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Armida Alisyahbana, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Mustafa Abubakar, Jaksa Agung Basri Arif, Kepala Kepolisian RI Timur Pradopo, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto.
Selain itu, hadir juga Wakil Menteri Pendidikan Musliar Kasim, Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron, dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Maliki Heru Santoso. (umi)
Ini Penyebab Aset PLN Nusantara Power Melesat Jadi Rp 350 Triliun
PT PLN Nusantara Power mencatatkan kenaikan aset setelah proses transformasi dan rebranding dari PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) menjadi subholding PT PLN (Persero).
