- Jafkhairi
VIVAnews - Sebagai salah satu wilayah yang mempunyai banyak potensi bencana, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, hingga saat ini belum memiliki peta bencana. Ini sangat disayangkan karena peta bencana sangat penting untuk pengawasan hingga evakuasi saat bencana menerjang.
Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Gatot Subroto, dalam bincang-bincang dengan VIVAnews, di Cianjur, Sabtu 28 April 2012. “Gempa bumi, angin puting beliung, banjir, gunung meletus, hingga tsunami selalu membayang-bayangi Kabupaten Cianjur," katanya.
Dia mengatakan, kondisi geografis dan tipografi Cianjur memungkinkan semua bencana terjadi. Kabupaten ini mempunyai gunung api hingga lautan dan dilewati berbagai patahan dan sesar. "Kita harus selalu waspada,” katanya.
Selama April ini saja, tercatat empat kali longsor melanda kabupaten ini. Dari bencana ini tidak ada korba jiwa. Namun di beberapa daerah sempat mengganggu sistem perekonomian dan mobilitas warga, sehingga merugikan masyarakat.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur Asep Ahmad Suhara membenarkan Kabupaten Cianjur belum mempunyai peta bencana. Pembuatan peta bencana ini agak terlambat karena tidak adanya anggaran. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) baru akan mulai bekerja karena baru mendapatkan alokasi anggara dari Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1,3 miliar.
Selama ini BPBD melakukan langkah antisipasi kegiatan berupa sosialisasi berdasarkan catatan sementara dan asumsi dari peristiwa yang terjadi. Sedangkan langkah evakuasi baru dilakukan bila ada laporan masuk. Karena belum memiliki peta bencana, BPBD belum bisa membuat program pencegahan yang matang. BPBD baru bergerak setelah mendapatkan laporan dari masyarakat.
Keterbatasan fasilitas ini menambah sulitnya tim untuk melakukan berbagai tindakan dan peringatan dini pada masyarakat. “Kami tidak mempunyai fasilitas mitigasi dan peringatan bencana, seperti tsunami dan berbagi bencana lainnya untuk peringatan dini pada masyarakat. Kami selalu menunggu dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional,” katanya.
Dengan kondisi geografis dan sistem informasi data yang terbatas, BPBD Kabupaten Cianjur belum bisa maksiamal dalam menjalankan tugas. “Jika Cianjur memiliki fasilitas peringatan dini yang memadai dan peralatan mitigasi yang mumpuni, kami pasti akan bisa menyiagakan anggota dan bergerak dengan cepat,” katanya. (eh)
Jokowi Minta AHY Selesaikan 2.086 Hektar Lahan Bermasalah di IKN Tanpa Ada Korban
enteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap 2.086 hektar tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih bermasalah. Lahan itu, kata dia, masih ditempati oleh masya
