Wiranto: Tak Mungkin Ada Makar, Tapi...

Prabowo Subianto (Gerindra) dan Wiranto (Hanura)
Sumber :
  • Antara/ Muhamad Nasrun

VIVAnews - Ketua Umum DPP Hanura, Wiranto, menilai bahwa kudeta atau makar terhadap pemerintahan tidak akan terjadi. Namun Wiranto memperingatkan pemerintah, kesemrawutan sosial secara nasional (national disorder) karena faktor kenaikan harga BBM bisa saja terjadi.

Wiranto menjelaskan dirinya sebagai Menhankam/Pangab dulu terbiasa mempelajari gejala, perkembangan lapangan, dan pembuktian masalah makar "Makar itu kudeta. Menumbangkan pemerintahan yang sah," ujar Wiranto di DPR RI, Jakarta, Kamis 8 Maret 2012.

Dalam perkembangan lebih jauh, lanjut Wiranto, yang biasa atau mampu  melakukan makar di negara berkembang adalah militer. Karena militer itu organisasinya kuat, mantap, solid, punya disiplin yang bagus, deployment menyebar di seluruh negara.

Wiranto menjelaskan seorang petinggi militer di negara berkembang jika ingin kudeta lebih mudah, daripada organisasi yang lain. "Thailand dan Myanmar sering, tidak ada habis-habisnya," kata Wiranto.
 
Namun, mengapa Indonesia tidak pernah terjadi kudeta militer? Wiranto menjelaskan kondisi di Indonesia memang sulit bagi petinggi militer melakukan kudeta. "Presiden panglima tertinggi. Siapapun presidennya, kayak apapun potongannya, itu langsung panglima tertinggi," kata Wiranto.

Selain itu, faktor lain, adalah organisasi militer di Indonesia yang unik. " Ada Panglima TNI, wilayah dibagi habis kepada para komando wilayah: Pangdam, panglima udara, Armabar, Armatim. Panglima TNI punya kekuatan komando harus melalui para subordinasi lapangan. Kekuatan langsung Kostrad tidak deployment di seluruh wilayah. Sangat sulit panglima TNI melakukan kudeta," tambah Wiranto.

Oleh karena itu, tidak pernah terjadi kudeta militer di Indonesia. "Kudeta dari militer di Indonesia sangat musykil. Tidak ada sejarahnya. Bahkan, pada saat menjabat Panglima TNI, seandainya mau kudeta, akan menghadapi hambatan yang sama. Tidak seluruh Pangkodam akan setuju," kata Wiranto.
 
Kudeta, lanjut Wiranto, mungkin bisa dilakukan sipil. Biasanya warga sipil yang punya posisi sebagai pemimpin politik atau pemimpin organisasi massa yang mengambil peran oposisi pemerintah. Namun hal itu pun saat ini tidak mungkin terjadi.

"Biasanya oposan yang sangat kuat. Sehingga mampu menggerakkan massa secara masif dalam waktu yang singkat. Sekarang nggak mungkin. Di Indoneaia belum ada pemimpin yang head to head langsung dengan pemerintah, yang punya kekuatan untuk diorganisir dan dimobilisasi dengan cepat," kata Wiranto.

Selain itu juga butuh persiapan untuk melakukan kudeta. "Kudeta butuh persiapan panjang dan tidak bisa sembunyi-sembunyi, harus terbuka, persiapan dalam skala nasional," kata Wiranto.
 
Namun, Wiranto mengingatkan masyarakat yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah dapat melakukan perlawanan untuk menjatuhkan pemerintahan. Hal tersebut terjadi pada tahun 1998. "National disorder ada ketidaktaatan hukum secara nasional," kata Wiranto.

Pada tahun 1998, menurut Wiranto, saat itu  ada rasa ketidakpusasan dari banyak masyarakat. "Secara serentak, tidak dikomando, seperti snowball, melakukan gerakan yang melawan hukum. Chaos secara nasional," kata Wiranto.

Oleh karena itu, menurut Wiranto, pemerintah mesti dapat menjelaskan alasan kenaikan harga BBM dengan transparan dan jelas kepada masyarakat, seandainya kebijakan itu memang harus dilakukan.

"Kalau ini dapat dilaksanakan, saya kira demonstrasi yang mengarah kepada penjatuhan pemerintah yang sah dapat dieliminasi," kata Wiranto.

Bea Cukai Kalbagsel Musnahkan Barang Kena Cukai Ilegal Senilai 7 Miliar Rupiah

Bantah Rekayasa

Wiranto juga menegaskan bahwa Hanura tidak merekayasa gerakan masyarakat menolak usulan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. "Kalau Partai Hanura kebetulan sama-sama menentang kenaikan BBM bersama para demonstran, jangan dikonotasikan kami punya hubungan atau merekayasa itu," tambah Wiranto.

Pemerintah dalam kondisi ini, menurut Wiranto, mestinya berupaya mencari solusi kebijakan yang tidak menyakiti hati rakyat. "Dalam keadaan seperti ini, pemerintah harus dingin, berpikir keras, bagaimana kebijakan itu tidak langsung menyakiti langsung hati rakyat, tidak merugikan langsung rakyat, tidak mencipyakan antipati terhadap pemerintah. Ini yang harus dijaga, untuk tidak terjebak kepada defnisi makar ketiga, national disorder," kata Wiranto.
 
Wiranto menegaskan, dirinya semata mengingatkan kepada pemerintah tentang kondisi national disorder.

Mantan Komandan IDF Sebut Netanyahu Bikin Israel Semakin Terpuruk

"Justru saya memperingatkan, wanti-wanti, memperingatakan dengan sungguh, amat sangat. Dulu ada kekacauan nasional (1998), dua hari dapat kita selesaikan. Saat Jakarta selesai, aman terkendali, semua daerah ikut. Sekarang beda. Saya khawatir ada intervensi dan kepentingan lain, asing, yang akan dompleng kalau terjadi  chaos," kata Wiranto. "Saya memperingatkan bukan berati ikut, melainkan prihatin," tambah Wiranto. (umi)

Sopyan Dado

Kenang Sosok Almarhum Sopyan Dado Semasa Hidup, Keluarga Ungkap Hal Ini

Keluarga Kenang Sosok Almarhum Sopyan Dado Semasa Hidup, Ungkap Hal Ini

img_title
VIVA.co.id
28 Maret 2024