Pemerintah Didesak Zonasi Gunung Padang

Gunung Padang, Cianjur
Sumber :
  • VIVAnews/ Muhamad Solihin

VIVANews - Lokatmala Insititute Cianjur mendesak Pemerintah segera melakukan zonasi terhadap kawasan situs megalitikum Gunung Padang. Upaya iniĀ  penting dilakukan agar kawasan utama Gunung Padang tetap alami.

"Jangan sentuh kawasan situsnya, biarkan zona itu menjadi zona inti dan tetap alami. Pemerintah bisa menata kawasan di zona luar jangan di dalam," tegas Eko Wiwid, Direktur Lokatmala Insititute Cianjur, kepada VIVAnews.

Ditambahkan Eko, berbagai riset yang dilakukan selama ini harus ditata dan terdata. Karena banyak riset yang dilakukan sudah tidak sesuai aturan dan ada sarat kepentingan, terutama politis.

"Berbagi penggalian yang dilakukan dan pengambilan sampel justru merusak keberadaan situs yang seharusnya dijaga sesuai kaidah konservasi. Semua ada etikanya," katanya.

Selain itu, Eko juga meminta pemerintah bisa melakukan pemberdayaan ekonomi warga agar mendukung kawasan tersebut.

"Warga di sini kan memproduksi gula aren. Itu bisa dijadikan komoditas yang mendukung sebagai bagian dari wisata situs," imbuhnya.

Semua yang berada di sekitar situs harus diatur dan tersinergi. Bila hal ini tidak dilakukan dengan baik, keberadaan lingkungan di sekitar situs justru akan menjadi malapetaka bagi keberadaan situs megalitikum terbesar se-Asia Tenggara itu.

Tidak sedikit contoh kawasan konservasi yang justru semakin rusak dan tidak terawat akibat tidak ada kebijakan yang mumpuni dalam segi penataan kawasan.

Warga di sekitar Situs Gunung Padang di Desa Karyamukti Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, juga meminta penataan yang dilakukan pemerintah mengutamakan konservasi dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Itu untuk mengoptimalkan kawasan situs tersebut sebagai objek wisata budaya dan pendidikan.

Abidin Wardana, Ketua Forum Masyarakat Peduli Situs Gunung Padang, menjelaskan, warga sekitar tidak menolak adanya penelitian dan penataan kawasan situs. Namun, menurut dia, penataan harus lebih mengutamakan unsur konservasi dan pemberdayaan masyarakat setempat.

"Harus dilakukan penataan yang sinergi dengan warga sekitar situs, jangan sampai tergesa-gesa karena ingin menarik pengunjung sebanyak-banyaknya," tutur Abidin.

Abidin mencontohkan, saat ini warga banyak yang membuka usaha warung dan tempat parkir kendaraan. Seharusnya, pemerintah menatanya supaya tidak terjadi perebutan wilayah.

"Pemerintah harus mengajak wargamelakukan pemberdayaan dengan memberikan sosialisasi dan pendidikan tentang cagar budaya, selain itu infrastruktur jalan ke kawasan ini juga harus segera dibenahi," katanya. (umi)

Daftar Harga Motor Vespa per Maret 2024
Calon Anggota Legislatif DPR RI dari Partai Demokrat, Fathi

Caleg Demokrat Fathi Lolos ke Senayan Bareng Melly Goeslaw dari Dapil Jabar I

Partai Demokrat berhasil meraih satu kursi DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat I (Jawa Barat), Kota Bandung dan Cimahi periode 2024-2029. Sebab, partai yang diketuai

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024