- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Banyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Asing yang beroperasi di Indonesia seharusnya lebih dikontrol oleh pemerintah. Menurut Tenaga Ahli Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tri Pranadji, pengawasan yang ketat ini dilakukan agar nantinya LSM tidak disisipi oleh kepentingan lain.
"Pendaftaran ormas atau LSM asing wajib dilakukan, ketika dia masuk ke Indonesia dia harus ada clearing dulu dari Departemen Luar Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapeppenas) dan Sekretariat Negara.
Apakah negaranya punya hubungan diplomatik dengan Indonesia atau tidak," kata Tri di acara Diskusi Polemik, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 18 Februari 2012.
Pendataan tersebut penting, karena banyak ratusan LSM Asing yang kini beroperasi dengan bebas di tanah air. Mereka kemudian meminta dana pada publik dan tidak jelas agendanya seperti apa.
"Penyelewengan itu cukup banyak terjadi, tapi kan yang namanya penyelewengan itu levelnya beda-beda. Ada juga yang bikin money laundry, dan memang belum ada instrumen yang mampu menjangkau itu," kata Tri.
Terkait kejelasan aliran dana asing ke organisasi di Indonesia, Kemendagri menganggap perlunya transparansi. Selain itu, revisi undang-undang Organisasi Masyarakat (Ormas) juga harus memuat aturan mengenai perizinan LSM, ormas, dan organisasi asing di Indonesia.
"Ada lebih dari 150 lembaga asing yang terdaftar cuma 100. Misalnya saja, Greenpeace juga menarik beberapa dana dari masyarakat. Saya kira publik juga harus tahu kemana dana itu mengalir," kata Ketua Pansus RUU Ormas, Abdul Malik Haramain di tempat yang sama. (ren)
Pemilu di AS dan Eropa Diprediksi akan Pengaruhi Iklim Investasi Indonesia
Selain Indonesia, tahun 2024 akan ada 64 negara yang juga menyelenggarakan pemilu. Sebagian besar Pemilu 2024 akan terjadi di Benua Eropa, dimana akan ada 19 negara yang
