NASIONAL

Jambi Tak Terima Pulau Berhala Masuk Kepri

Gubernur Jambi menyatakan, pembatalan Permendagri harusnya bikin Berhala berstatus quo

ddd
Jum'at, 17 Februari 2012, 13:19
Pulau Berhala yang diperebutkan Kepulauan Riau dan Jambi
Pulau Berhala yang diperebutkan Kepulauan Riau dan Jambi (Antara/ Henky Mohari)

VIVAnews - Rupanya konflik klaim kepemilikan Pulau Berhala antara Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) belum selesai di meja Mahkamah Agung. Setelah terbit keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan Pulau Berhala sah milik Kepri, Provinsi Jambi rupanya masih belum terima.

Pemerintah Provinsi Jambi tidak serta-merta mau menerima putusan MA tersebut, karena dianggap janggal. "Semestinya bila memang MA mengabulkan Judicial Review atas Permendagri No. 44/2011 tentang Kedudukan Pulau Berhala  maka pulau itu masuk wilayah administratif Provinsi Jambi, bukan memutuskan pulau itu akhirnya masuk wilayah administratif Kepri. Seharusnya kembalikan ke posisi awal, status quo," ujar Hasan Basri Agus, Gubernur Jambi, kepada wartawan, di Jambi, Jumat 17 Februari 2012.

Menurut Hasan Basri, masih perlu lagi dilakukan uji materi. Memang ada kelemahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2011, tentang Wilayah Administrasi Pulau Berhala tertanggal  29 September 2011 dan telah diundang-undangkan pada tanggal 7 Oktober 2011 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Patrialis Akbar, dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 625, menyatakan Pulau Berhala masuk dalam wilayah Administrasi Kabupaten Tanjungjabung Timur, Jambi.

"MA memang mempermasalahkan peraturan itu, seharusnya berupa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri. Kami tak akan berdiam diri, walau yang digugat pemerintah Kepri itu Peraturan Menteri Dalam Negeri, kami siap dukung, karena kami yang berkepentingan," ujarnya.

Pemerintah Jambi, lebih lanjut dikemukakan Hasan Basri, akan meminta kepada Menteri Dalam Negeri RI segera membuat Surat Keputusan menyatakan Pulau Berhala milik Provinsi Jambi. "Kami akan berupaya sekuat tenaga, karena sejak peraturan Menteri Dalam Negeri menyatakan Pulau Berhala milik Provinsi Jambi, mulai tahun 2012 kita telah mengeluarkan anggaran dan sedang dilakukan upaya pembangunan pulau memiliki luas sekitar 10 kilometer persegi tersebut, sebesar Rp200 juta untuk pembangunan perumahan warga dan pasilitas umum lainnya," kata gubernur.



© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
chastalo
17/02/2012
jgn ada perperangan, jgn adu rakyat, masak setiap propinsi/kab./desa gk tau pulau itu masuk kekuasaan sapa? klo perlu buat propinsi sendri aja. Propinsi Pulau Berhala?
Balas   • Laporkan
koberkobere
17/02/2012
bagi dua aja biar adil....!
Balas   • Laporkan
bond22
17/02/2012
Sama2 Indonesia aja rebutan pulau...Yang ada aja dikembangin.Pasti ujung2nya duit nih.DASAR KORUPTOR LO SEMUA...
Balas   • Laporkan


KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Info Pemasangan Momentum:
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com