NASIONAL

Amir: Ke Lapas, Komisi III Cukup Tunjukkan ID

Tidak perlu memakai "kartu sakti". "Kartu itu sudah tidak relevan," kata Menkumham.

ddd
Senin, 13 Februari 2012, 15:15
Menkumham Amir Syamsuddin
Menkumham Amir Syamsuddin (VIVAnews/ Muhamad Solihin)

VIVAnews -- Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin menghapuskan kartu akses khusus bagi anggota Komisi III DPR untuk melakukan kunjungan ke penjara dalam rangka fungsi pengawasan. Namun, bukan berarti ia melarang mitranya di DPR itu untuk berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan.

Amir menegaskan, penghentian pemberlakuan kartu khusus Rutan/Lapas justru untuk mempermudah anggota Komisi III melakukan fungsi pengawasan.

"Itu bukan kartu sakti sebenarnya. Tadinya diharapkan kartu itu mempermudah, tapi kemudian kebijakan saya lebih mempermudah lagi," ujarnya sebelum rapat membahas masalah bidang Polhukam di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin 13 Februari 2012.

Menurut Amir, setiap anggota Komisi III setiap saat dan kapanpun dapat melakukan fungsi pengawasan tanpa memakai kartu. "Jadi tidak perlu ada pakai kartu-kartu lagi. Kartu itu sudah tidak relevan untuk dibicarakan, cukup perlihatkan ID saja," kata dia.

Meski lebih gampang, ia minta setiap anggota Komisi III harus menaati peraturan yang sudah ditetapkan untuk mengunjungi Rutan/Lapas.

"Tapi dilihat konteksnya, di dalam fungsi pengawasan, tidak untuk hal-hal lain. Mengunjungi keluarga boleh, tapi sesuai jam-jam kunjungan yang sudah diatur," ungkapnya.

Persoalan kunjungan anggota Komisi III DPR RI mencuat gara-gara Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana memergoki pertemuan antara tersangka kasus suap pembangunan Wisma Atlet M Nazaruddin dengan saudaranya, M Nasir, tengah malam di LP Cipinang, Rabu 8 Februari.  Padahal Jadwal kunjungan di LP setiap Senin-Sabtu pukul 10.00 - 15.30.

Namun, Nasir dibela sesama rekannya di Komisi III. Wakil Ketua Komisi Hukum, Aziz Syamsuddin, mengatakan bahwa kunjungan Muhammad Nasir sebagai anggota Komisi III DPR tidak menyalahi aturan. Nasir juga tidak menyalahi Undang-Undang. Komisi III bermitra dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan.

"Hal yang biasa kok menurut saya itu. Jadi tak ada undang-undang yang dilanggar," kata Aziz usai inspeksi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat 10 Februari 2012. (eh)

 



© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
pandeka
14/02/2012
Hsl kerjaan Patrialis Akbar, sang mantan menteri yg sombong dan angkuh.
Balas   • Laporkan
komisitiga
14/02/2012
Azis.gak tau makan bangku sekolah mana. Komisi3 memang mitra Menkumham.Tapi apa yg di kerjain Nasir sering kelapas malam hari.diluar jam kerja & besuk? Emang Boleh Ke Gedung rakyat/DPR diluar jam kerja/Malam hari.Paling digigit Herder DPR
Balas   • Laporkan
siswandie
13/02/2012
Denny Indrayana ajah yang lebay, emang dia lagi cari muka tuh...maklum anak kesayangannya.
Balas   • Laporkan
pandeka | 14/02/2012 | Laporkan
bkn lebay bro...memang sdh tugasnya begitu, jgnlah suhuzon ama orang.


KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Informasi Pemasangan :
Telepon : 021-9126 2125 / Sales
Email : Sales@viva.co.id