NASIONAL

MK Pertanyakan Keefektifan KPK Soal Korupsi

Misalnya dalam kasus travel cek pemilihan deputi senior BI dan kasus suap Wisma Atlet.

ddd
Senin, 6 Februari 2012, 17:59
Ketua MK Mahfud MD berkunjung ke redaksi VIVAnews.com
Ketua MK Mahfud MD berkunjung ke redaksi VIVAnews.com (VIVAnews/Anhar Rizki Affandi)

VIVAnews - Mahkamah Konstitusi menilai langkah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Miranda Gultom sebagai tersangka dalam kasus travel cek pemilihan deputi senior Bank Indonesia dan Anggelina Sondakh dalam kasus suap Wisma Atlet belum menunjukkan kinerja memuaskan.

Sebab, dalam satu tahun KPK hanya mampu menyelesaikan 20 kasus korupsi. Sedangkan kasus korupsi di seluruh daerah, dalam satu harinya mencapai 20 kasus.

"Jika dalam satu hari ada 20 kasus, dalam setahun atau 365 hari maka ada 7.200 kasus. Dengan setahun hanya mampu menyelesaikan 20 kasus, maka keefektifan KPK dipertanyakan," kata Ketua MK, Mahfud MD saat melakukan tatap muka dengan pejabat dan pegawai Pemkab Bantul, DIY, Senin 6 Februari 2012

Namun demikian, mantan Menteri Pertahanan ini menegaskan untuk mengurangi angka korupsi yang terus bertambah, harus segera dilakukan pembenahan birokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, dalam internal KPK juga harus dilakukan penguatan. "Berbagai departemen-departemen juga harus dibenahi. Kalau semua itu ditangani KPK, nggak akan produktif," ujarnya.

Terkait banyaknya anggota partai politik, baik di pusat maupun di daerah yang tersandung kasus korupsi, Mahfud menyarankan agar roda pemerintahan tetap berjalan, dan untuk menghindari munculnya rezim dalam pemerintahan, keberadaan partai mutlak diperlukan. "Soalnya, kalau ada pemerintahan tanpa ada partai itu jauh lebih jelek," tutur Mahfud.

Kendati demikian, Mahfud mengungkapkan, banyak partai di Indonesia yang dinilai tidak sehat. Untuk itu, dalam internal partai pun harus segera dilakukan pembenahan. "Harus segera melakukan pembenahan. Kayak sistem perekrutan anggota partai," ujar mantan Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa ini. (umi)



© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
ranisyahbudiman
08/02/2012
5.diijinkan untuk menjebak pejabat/hakim/polisi: misal dengan memberikan uang demi suatu proyek/putusan dan akan menerima bonus 200x nilai uang suap.
Balas   • Laporkan
ranisyahbudiman
08/02/2012
3.bagi mahasiswa yang berhasil temu korupsi akan dapat nilai skripsi A dan wajib diterima di departemen manapun. 4.bagi non mahasiswa yang berhasil temu korupsi akan terima uang sebesar 1% dari nilai kerugian negara.
Balas   • Laporkan
ranisyahbudiman
08/02/2012
gunakan semua potensi bangsa: 1.daripada mahasiswa diwajib tulis makalah di jurnal, lebih baik disuruh periksa korupsi,harta pejabat,proyek2. 2.akan dibuka akses info seluas2nya bagi masyarakat termasuk rekening bank pejabat.
Balas   • Laporkan
ranisyahbudiman
08/02/2012
bukan KPK yang salah tapi UU. Yang memberi uang itu seharusnya tidak bersalah, wong memberikan uang kan perbuatan baik. Yang terima uang dan melakukan tindakan tercela itulah yang harus dihukum korupsi.
Balas   • Laporkan
fahrihidayat
06/02/2012
memang orang sebaik apapun tak mungkin lepas dari kritik. MAJU TERUS PAK ABRAHAM SAMAD!!!! KAMI TETAP MENDUKUNGMU
Balas   • Laporkan


KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Info Pemasangan Momentum:
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com
Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Kode Etik | Lowongan
Copyright © 2014 PT. VIVA Media Baru