- Antara/Yudhi Mahatma
VIVAnews - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Nusa Tenggara Timur menyoal meroketnya jumlah penduduk Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang mencapai 43,5 persen pada tahun 2011. YLKI bercuriga karena peningkatan jumlah penduduk ini bertepatan dengan pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota Kupang.
“Jakarta dan Denpasar sebagai kota yang tingkat urbanisasinya tinggi, pertambahan penduduknya tidak mencapai lima persen per tahun. Masa Kota Kupang pertambahan penduduknya mencapai 43,5 persen?” Ketua YLKI NTT Marthen L. Mullik mempertanyakan, dalam jumpa pers di Kupang, Sabtu 4 Februari 2012.
Menurutnya, pada tahun 2010, jumlah penduduk Kota Kupang hanya mencapai 312 ribu jiwa lebih, namun pada tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi 448 ribu lebih atau bertambah sebanyak 136 ribu jiwa.
“Pertanyaannya adalah apakah terjadi kelahiran massal atau perpindahan penduduk secara massal dari daerah lain ke Kota Kupang, sehingga tiba-tiba pemerintah Kota Kupang melaporkan jumlah penduduk menjadi 448 ribu lebih pada akhir 2011 lalu,” kata Marthen.
Dia menambahkan, berdasarkan survei yang dilakukan di sejumlah kelurahan padat penduduk di Kecamatan Kelapalima, Oebobo, Maulafa dan Alak, tidak ditemukan adanya kelahiran massal maupun penambahan penduduk baru dalam jumlah ribuan orang.
“Mengapa menjelang pilkada Kota Kupang, jumlah penduduk bertambah 136 ribu orang. Apakah supaya menjegal calon walikota independen pada pilkada bulan April 2012 mendatang? Atau supaya menambah kursi DPRD dari 30 menjadi 40? Pemerintah harus bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat,” katanya.
Kalau berpatokan kepada laporan Dinas Kependudukan Kota Kupang maka laju pertumbuhan penduduk daerah ini tertinggi secara nasional dan bahkan dunia.
“Bali dan Jakarta pertumbuhan penduduk di bawah 5 persen. Bahkan negara maju seperti Eropa dan Amerika tidak mencapai 1 persen. Adanya mark up jumlah penduduk berpengaruh langsung pada politik anggaran dan kebijakan lainnya,” kata Marthen.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang, Daniel Bangu Ratu, yang dihubungi terpisah mengatakan, data yang digunakan dalam pilkada Kota Kupang diperoleh dari Dinas Kependudukan.
“KPUD sebagai penyelenggara pemilu hanya menerima data dari pemerintah. Tetapi KPUD akan melakukan pemutakhiran data sehingga apabila ada yang sudah meninggal dunia atau menjadi anggota TNI/Polri langsung dicoret dari daftar pemilih tetap,” kata Daniel. Menurutnya, data yang diterima KPUD Kota Kupang dari Dinas Kependudukan menyebutkan, jumlah penduduk saat ini sebanyak 440 ribu jiwa. (kd)
Pengemudi yang Gagal Drift hingga Tabrak Starling dan Ojol Diamankan Polisi
Polisi amankan pengemudi mobil yang tabrak pedagang kopi keliling atau starling lantaran gagal melakukan aksi drift di kawasan Pondok Indah.
