- Biro Pers Istana Presiden/Abror Rizki
VIVAnews – Ketua Tim Pemantau Otonomi Khusus Aceh, Priyo Budi Santoso, meminta pemerintah menjelaskan secara utuh tentang persiapan Pilkada Aceh yang dijadwalkan digelar Februari 2012 ini.
Masalahnya, saat ini kemelut soal Pilkada Aceh belum usai akibat sejumlah partai di Aceh belum sempat mendaftar sebagai peserta pilkada, sementara KPU telah menutup pendaftaran peserta Pilkada Aceh. Oleh karena itu, Tim Pemantau Otsus Aceh di DPR hari ini memanggil Menkopolhukam, Mendagri, Kapolri, Kepala BIN, KPU, dan Bawaslu, untuk mencari solusi atas hal tersebut.
Priyo bahkan berharap, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dapat turun tangan untuk mengatasi masalah di Aceh. Apalagi suasana menjelang Pilkada Aceh saat ini semakin mencekam dengan terjadinya serangkaian penembakan misterius yang menyasar etnis tertentu, penggergajian dan pemotongan gardu-gardu listrik di Aceh, bahkan penembakan terhadap rumah calon Gubernur Aceh.
“Teror berkepanjanagn ini membuat suasana Aceh tak nyaman. Syukur-syukur apabila Presiden dengan kewenangan yang dia punya dapat turun tangan langsung, dan memberi payung hukum bagi KPU untuk memutuskan (pembukaan kembali pendaftaran peserta Pilkada Aceh) sehingga semua pihak dapat ikut,” kata Priyo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 12 Januari 2012.
Politisi Golkar itu menegaskan, pemerintah harus mencari terobosan untuk mengakomodir semua kekuatan politik di Aceh. “Pemerintah bisa mengeluarkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang). Atau bisa juga lewat putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberi kesempatan kepada semua pihak di Aceh ikut serta dalam pilkada,” kata Priyo.
Belum Daftar
Sampai saat ini, imbuhnya, Partai Aceh adalah salah satu partai yang belum sempat mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada Aceh. Partai Aceh adalah partai politik lokal di Aceh yang dahulu dikenal dengan nama Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Selain Partai Aceh, sejumlah partai lain yang belum mendaftar dalam Pilkada Aceh antara lain Golkar, PKS, dan PAN.
“Kami mengetuk pemerintah untuk membantu, karena KPU kesulitan. Mereka terbentur aturan. Mari kedepankan pendekatan hati. Jangan terkungkung hal yang kaku dan teknis. Harus ada ikhtiar luar biasa untuk menembus hukum yang kaku itu,” ujar Wakil Ketua DPR itu. Priyo melanjutkan, pemerintah juga dapat mengeluarkan Maklumat Pemerintah atau Peraturan Presiden (Perpres) sebagai solusi.
“Yang penting semua pihak di Aceh bisa berpartisipasi,” tegas Priyo. Ia menjelaskan, tokoh-tokoh Aceh sendiri sampai datang ke Jakarta hari Minggu kemarin untuk membahas soal pilkada ini. “Termasuk pimpinan Partai Aceh yang juga mantan pejuang GAM. Ada juga tokoh, akademisi, dan ulama Aceh,” kata dia. Untuk itu, Priyo meminta pemerintah jangan sampai mengecewakan suara rakyat Aceh. (ren)
Cerita Perjuangan TikTokers Sasya Livisya, Sering Dapat Hate Comment karena Penampilannya
Setelah melalui berbagai proses yang panjang, Sasya Livisya menyampaikan pentingnya hate comment dalam setiap konten yang diposting di sosial media.
