- VIVAnews/KDW
VIVAnews - Ketua Umum Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta agar pemerintah menyelesaikan konflik masa lalu di Aceh. Ini terkait rentetan kekerasan di Nanggroe Aceh Darussalam.
"Seharusnya pemerintah pusat melihat. Apalagi sudah ada pernyataan kalau itu akibat konflik yang lalu. Artinya mereka tahu. Saya hanya menganjurkan finalisasilah masalah-masalah yang lalu. Saya bicara ke pemerintah pusat," kata Megawati di Kantor DPP PDIP, Selasa 10 Januari 2012.
Mega menilai penembakan di Aceh itu merupakan konflik masa lalu yang belum terselesaikan. "Ini sisa-sisa dari persoalan Aceh. Harus hati-hati, karena penyelesaiannya tidak final, tidak total," kata dia.
Selain itu, seharusnya pemerintah juga mengatakan kepada masyarakat secara gamblang mengenai penembakan-penembakan yang terjadi di Aceh. "Penembakan yang tidak diketahui, itu sangat absurd. Jelaskan dengan benar saja, itu sebenarnya bisa diketahui," kata dia.
Aksi penembakan di Aceh terus terjadi belakangan ini. Sasarannya adalah warga pendatang. Selain itu, aksi penembakan dilakukan menjelang Pemilukada di Aceh. Berdasarkan data dari Imparsial, korban penembakan di Aceh sepanjang tahun 2011 hingga 2012 ini sebanyak 17 orang. Penembakan dilakukan oleh orang tak dikenal dan sejumlah oknum aparat.
Kekerasan terjadi dini hari tadi, Selasa, 10 Januari 2012. Sekelompok orang menyerang rumah calon bupati Aceh, Misbahul Munir, pukul 03.45 WIB.
Misbahul adalah Wakil Ketua DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh yang mencalonkan dirinya sebagai Bupati Aceh Utara dari jalur independen. Belum dipastikan, apa motif serangan tersebut.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menduga rentetan aksi penembakan terkait Pilkada Aceh.
"Kalau kemarin-kemarin kita melihat itu seolah-olah berdiri sendiri tidak ada kaitannya dengan Pilkada. Tetapi dengan adanya tindak kekerasan yang terus berlangsung, kemudian perobohan tiang listrik, ini kan mengingatkan kita kembali pada masa-masa konflik yang lalu," ujar Djoko sebelum rapat membahas Rencana Pembagunan Jembatan Selat Sunda di Kantor Menko Polhukam, Jakarta, Senin kemarin. (kd)
Vokasi Industri Kemenperin Buka Pendaftaran Sampai 31 Mei
Untuk tahun 2024, terdapat kuota pendaftaran sebanyak 1.702 kursi untuk politeknik dan akademi komunitas Kemenperin, serta 562 kursi untuk SMK Kemenperin.
