Marzuki: Pemerintah Abaikan Hak Ulayat Rakyat

Ketua DPR Marzuki Alie memimpin rapat paripurna
Sumber :
  • Antara/ Widodo S Jusuf

VIVAnews - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Marzuki Alie menyoroti peristiwa kekerasan di Mesuji --Lampung dan Sumatera Selatan,  serta Bima, Nusa Tenggara Baarat. Menurut dia bentrok antara aparat dengan warga itu terjadi karena permasalahan lahan.

"Salah satu akar permasalahan yang menimbulkan bentrok antara warga dan aparat hingga memakan korban yaitu sengketa tanah," ujar Marzuki dalam rapat paripurna di gedung DPR, Jakarta, Senin 9 Januari 2012.

Menurut dia, selama ini masyarakat menganggap telah ditindas oleh para pemilik modal yang kuat. Rakyat, kata dia, merasa di pihak yang lemah. "Pembunuhan di Mesuji merupakan fenomena gunung es dari sebuah masalah besar yang berlarut-larut, tidak mampu ditangani dengan baik oleh pemerintah setempat," katanya.

Menurut dia, banyaknya sengketa tanah itu menunjukkan tidak berjalannya UU Agraria di Indonesia. Bahkan, kondisi itu diperparah dengan tumpang tindihnya  regulasi di bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan, dan tata ruang.

"Pemerintah telah mengabaikan hak ulayat dan sering kali lahan yang bersengketa diklaim sebagai milik negara," kata politisi Demokrat itu.

Marzuki juga mengritik cara polisi menghadapi massa dalam sengketa tanah ini. Menurut dia, polisi harus mengedepankan pendekatan persuasif. "Mengenai hal ini Komisi DPR dipastikan akan memberikan perhatian dan melakukan tindak lanjut," kata dia.

Dia mengingatkan, berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang isinya juga memberikan panduan aparat dalam menangani tindak kekerasan. "Pengamanan harus dilakukan tanpa melanggar HAM dan menimbulkan korban. Aparat perlu melakukan pendekatan persuasif," ujarnya.

Kwarnas Curigai Upaya Terselubung di Balik Penghapusan Ekstrakurikuler Wajib Pramuka di Sekolah
Habib Aboe Bakar Al HAbsyi di DPP PKB bersama elite PKS dan PKB

PKS Bakal Gelar Halal Bihalal Sabtu, Prabowo-Gibran dan Semua Parpol Diundang

PKS akan menggelar acara halal bihalal pada Sabtu, lusa, di kantor DPP PKS. Semua paslon capres cawapres diundang, termasuk parpol

img_title
VIVA.co.id
25 April 2024