- Antara/ Rinby
VIVAnews - Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat berencana datang ke Bima untuk menyelidiki insiden kekerasan di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat, yang terjadi pada 24 Desember 2011. Rencana ini menyusul temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang dugaan pelanggaran HAM berat dalam kerusuhan di sana.
"Kami akan verifikasi ke lokasi, secara bersama-sama berdasarkan kesimpulan yang dijelaskan Komnas HAM. Kelihatannya kita bersepakat apa yang telah direkomendasikan. Tapi untuk lebih validitas lagi kami memang harus ke sana," kata anggota Komisi Hukum DPR Ahmad Yani di Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis 5 Januari 2012.
Sebelum berkunjung ke Bima, DPR meminta kepada Komnas HAM untuk memberikan masukan mengenai tempat-tempat dan orang-orang yang harus dikunjungi. "Apa betul apa yang dilaporkan LSM Kontras bahwa di Bima ada pelanggaran HAM berat? Hari Rabu (11 Januari 2012) nanti kami akan ke Bima, titik-titik mana yang harus kami datangi supaya kami tidak peta buta," kata Ahmad Yani kepada Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim.
Menanggapi permintaan DPR ini, Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim, mengatakan agar DPR tidak hanya menemui perangkat desa di sana dan hanya masyarakat yang pro terhadap Surat Keputusan Nomor 188 tertanggal 28 April 2010 untuk melakukan kegiatan eksplorasi mineral logam emas selama 5 tahun sejak tanggal ditetapkan dengan luas wilayah 24.980 ha di kecamatan Sape, Kambu dan Langgudu. Hal ini karena adanya pro-kontra antara masyarakat sendiri.
"Kami minta bapak-bapak DPR jangan hanya menemui kelompok yang pro tapi juga yang kontra," kata dia.
Selain itu, komnas HAM juga menyarankan agar DPR mengunjungi langsung pelabuhan Sape. Hal ini agar DPR bisa memiliki gambaran langsung bagaimana pelanggaran HAM itu terjadi dengan mengunjungi masyarakat setempat.
Selain berkunjung ke Bima, DPR juga meminta kepada Kepala Polisi Jenderal Timur Pradopo agar tidak ada lagi masyarakat yang dipanggil-panggil dan diperiksa terkait tragedi Sape. "Sebab kalau ini terus terjadi maka akan muncul eskalasi yang baru dan rakyat lagi yang akan menjadi korban," kata dia.
Selain itu, DPR juga meminta kepada Palang Merah Indonesia (PMI) untuk melakukan pengobatan terhadap korban-korban yang masih ada. "Karena banyak korban yang banyak tidak mau dibawa keluar karena ketakutan yang serupa," kata dia. (ren)
Medco Energi Resmi Divestasi Seluruh Sahamnya di Ophir Vietnam Block 12W B.V
PT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi) mengumumkan penyelesaian divestasi seluruh kepemilikan sahamnya di Ophir Vietnam Block 12W B.V. (OVBV).
