- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews - Di Surabaya, pasien pemegang kartu Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) tidak lagi bisa mendapat pelayanan gratis di RSU dr Soetomo. Itu karena, hingga saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya belum bisa melunasi tunggakan pembayaran ke rumah sakit sebesar Rp58 miliar.
Manajemen rumah sakit juga dengan tegas memberi batas waktu hingga 31 Desember 2011. Jika tidak, rumah sakit terbesar di kawasan Indonesia Timur itu juga akan memutus MoU dengan Pemkot Surabaya untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis.
Tunggakan ini berakibat fatal bagi pasien. "Kami akan semakin menderita, karena Kartu SKTM tidak lagi bisa digunakan untuk berobat ke rumah sakit," kata Su'ud warga Jalan Pesapen Barat XII/9 Surabaya, Kamis 8 Desember 2011.
Lelaki yang bekerja sebagai sopir borongan itu mengaku tidak kuat membayar biaya rumah sakit termasuk untuk membeli obat-obatan untuk istrinya yang dirawat karena menderita penyakit kanker payudara.
Ia menyebut, dengan masih menunggaknya piutang yang belum terbayar oleh Pemkot Surabaya, dirinya harus membayar berbagai macam obat untuk perawatan penyakit isterinya -- yang tentu saja tak murah.
"Kalau disuruh membayar obat, lebih baik istri saya disuntik mati (eutanasia) saja. Kami sangat berharap Pemkot Surabaya segera melunasi tunggakan agar warga miskin seperti kami ini bisa berobat dengan gratis," pintanya, dengan mata berkaca.
Terkait itu, Direktur RSU dr Soetomo, Dodo Anondo justru berkelakar. "Disuntik mati pakai apa, lha wong obatnya tidak ada," kilahnya.
Menurutnya, saat ini yang dibutuhkan RSU dr Soetomo bukanlah jaminan bisa membayar. Tapi uang tunai untuk membeli obat ke industri farmasi guna pemenuhan kebutuhan pasien SKTM.
Sejak, muncul polemik itu, pasien SKTM RSU dr Soetomo mengeluh karena harus membayar obat sendiri. Itu karena rumah sakit tidak lagi menanggung obat pasien miskin.
Panggil Walikota
Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur segera memanggil Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, terkait tunggakan pembayaran Pemkot Surabaya ke RSU dr Soetomo Surabaya.
"Kami agendakan pemanggilan Walikota Surabaya itu Senin 12 Desember mendatang. Surat undangan sudah kami buat dan segera dikirim," kata Ketua Komisi E DPRD Jatim, Achmad Iskandar Kamis, 8 Desember 2011.
Iskandar menjelaskan, walikota diminta menjelaskan sampai terjadi tunggakan Rp58 miliar ke rumah sakit tersebut. "Walikota Surabaya harus pro aktif sebab ini sudah emergency karena menyangkut masyarakat miskin. Kalau Tri Rismaharini berani tentukan skema pembayaran tunggakan secepatnya, saya akan jamin Ketua DPRD Surabaya akan menyetujui," tegasnya.
Laporan : Tudji Martudji | Surabaya
Setelah Serang Gereja, KKB Menuju Sekolah Bikin Guru Ketakutan hingga Lari ke Hutan
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) wilayah Distrik Borme, Kabupaten Pegunungan Bintang melakukan perampasan barang elektronik milik jemaat Gereja hingga masuk ke sekolah.
