Pimpinan Baru KPK Harus Tekan Pemerintah
- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih diharapkan dapat menyelesaikan program-program yang belum diselesaikan oleh pimpinan lama. Salah satunya, menagih janji pemerintah yang belum menyelesaikan tunggakan pajak 14 perusahaan minyak dan gas (migas) asing.
"Pimpinan baru harus berhasil menekan pemerintah untuk memaksa 14 perusahaan migas asing itu membayar tunggakan pajaknya," kata Wakil Ketua KPK Haryono Umar di Jakarta, Kamis 8 Desember 2011.
Menurutnya pimpinan KPK periodenya telah mengungkap hutang-hutang pajak perusahaan-perusahaan migas itu. Ia berharap pimpinan selanjutnya dapat melanjutkan jalan yang telah dibuka oleh pimpinan baru sebelumnya.
"Jalannya kan sudah dibuka, tinggal dilanjutkan," ujarnya.
Selama ini, Haryono melanjutkan, pemerintah belum melaporkan tagihan atas tunggakan pajak 14 perusahaan minyak dan gas (migas) asing kepada KPK. Ia menegaskan jika sampai akhir 2011 ini pemerintah tidak juga membuat laporkannya, KPK akan mengusut indikasi tindak pidana korupsi dalam kasus ini.
"KPK akan memperdalam data-data di Dumas (Pengaduan Masyarakat)Â yang melaporkan indikasi korupsi pada tunggakan belasan perusahaan asing itu," tegas Haryono. (eh)
GAC Aion Jual 1 Juta Mobil Listrik dalam Waktu Relatif Singkat
Dalam kurun waktu singkat, perusahaan berhasil menunjukkan dedikasi dan komitmennya.
