NASIONAL

PDIP Masalahkan Pembelian Heli Rusia

Sejumlah anggota Komisi I mendapat info helikopter yang dibeli kosong tanpa perlengkapan
Rabu, 21 September 2011
Oleh : Arfi Bambani Amri, Suryanta Bakti Susila
TB Hasanuddin (PDIP)

VIVAnews - Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Tubagus Hasanuddin mengungkapkan enam heli MI-17 yang baru didatangkan dari Rusia ternyata peralatannya tidak lengkap. Menurut dia, berdasar keterangan sejumlah pihak berwenang di Kementerian Pertahanan, terjadi kenaikan harga, sehingga nilai uang saat kontrak ditandatangani tak lagi cukup untuk membeli helikopter dan seluruh perlengkapan.

"Kami mau pertanyakan lebih jauh, apakah benar duitnya tak cukup? Kenapa dulu tak minta tambahan anggaran ke DPR? Kenapa memilih memaksa membeli dengan keadaan kosong?" ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu di Jakarta, Rabu 21 September 2011.

Menurut dia, hal itu perlu diklarifikasi lebih lanjut ke Kementerian Pertahanan. "Sampai sekarang mereka belum pernah jelaskan ke kami. Akan ditanyakan kepada Menteri Pertahanan saat agenda bertemu hari Rabu," ujarnya.

Anggota Komisi I lainnya yang juga dari PDIP, Tritamtomo, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera mengaudit proses pembelian enam unit helikopter TNI AD itu. Menurutnya, berdasarkan temuan lapangan, heli-heli baru dari Rusia tersebut setidaknya tak memiliki enam alat pendukung utama seperti Global Positioning System (GPS), peredam kebisingan (dumper), alat komunikasi, transponder, dan senjata.

"Kami inginkan agar alutsista yang kita beli itu selalu bisa dioperasionalkan utk cegah tangkal setiap ancaman, kita harap siap dan siaga operasi," katanya. "Saya heran, bagaimana mungkin helikopter yang jenisnya disegani karena kualitasnya, tapi tanpa perangkat."

Menurut dia, seluruh kondisi tersebut bisa dicarikan solusi terbaik, termasuk mengajukan penambahan anggaran ke DPR dan Pemerintah. Namun, dia menilai Kemenhan tidak berinisiatif. Sehingga, menimbulkan kecurigaan di benak para anggota Komisi I bahwa ada proses yang tak beres dalam proses pengadaan.

"Ini sekarang sudah kita buka, silakan aparat yang berwenang menyelidikinya. Lebih afdol bila BPK segera mengaudit," kata Tritamtomo.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan bahwa tidak ada anggaran yang digelapkan oleh Kementeriannya. Hal itu telah disampaikan Purnomo di hadapan Komisi I DPR beberapa waktu lalu. (eh)

TERKAIT
TERPOPULER
File Not Found